Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Struktur Sosial - PPPK Sosiologi 3

Struktur Sosial - PPPK Sosiologi 3 - hasriani.com


Struktur Sosial - PPPK Sosiologi 3 - Penjabaran model kompetensi yang dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi lebih spesifik pada pembelajaran 3. Struktur Sosial, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu:

Kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru P3K mampu menganalisis struktur sosial

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator-indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi.

Indikator pencapaian komptensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 3. Struktur Sosial adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan Lembaga Sosial

2. Menjelaskan Status dan Peran Sosial

3. Menjelaskan Stratifikasi Sosial dan Diferensiasi Sosial

4. Menjelaskan Mobilitas Sosial

Uraian Materi Struktur Sosial - PPPK Sosiologi 3 - hasriani.com

1. Lembaga Sosial

Menurut Horton dan Hunt (1999), lembaga sosial adalah sistem norma sosial dan hubungan-hubungan terorganisasi yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lembaga sosial disebut juga pranata sosial atau institusi sosial. Lembaga sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

a. Ciri-Ciri Lembaga Sosial

Lembaga sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1) Memiliki fungsi dan tujuan jelas.

2) Memiliki simbol atau lambang tertentu.

3) Mencerminkan nilai dan norma sosial dalam masyarakat.

4) Memiliki tata tertib tertulis dan tidak tertulis.

5) Memiliki tradisi atau aturan mengikat.

6) Memiliki kekekalan tertentu.

7) Memiliki sarana, prasarana, atau kelengkapan.

b. Tipe-Tipe Lembaga Sosial

Lembaga sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1) Berdasarkan Sistem Nilainya

a) Lembaga sosial primer (basic institutions), yaitu lembaga yang bersifat pokok, penting, dan wajib ada dalam masyarakat.

b) Lembaga sosial sekunder (subsidiary institutions), yaitu lembaga yang bersifat pelengkap, kurang penting, dan tidak wajib ada dalam masyarakat.

2) Berdasarkan Penerimaan Masyarakat

a) Approved social institutions atau social sanctioned institutions, yaitu lembaga yang dapat diterima masyarakat karena dianggap penting, bermanfaat, atau berharga.

b) Unsanctioned institutions, yaitu lembaga yang tidak diterima masyarakat karena bersifat merugikan.

3) Berdasarkan Pengembangannya

a) Crescive social institutions, yaitu lembaga yang terbentuk secara tidak sengaja dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

b) Enacted social institutions, yaitu lembaga yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan bersifat lebih resmi dibandingkan crescive social institutions.

4) Berdasarkan Fungsinya

a) Operative social institutions, yaitu lembaga yang dibentuk untuk meng- himpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan dalam mencapai tujuan tertentu.

b) Regulative social institutions, yaitu lembaga yang berperan mengawasi jalannya adat istiadat atau tata kelakuan bagi lembaga lain dalam masyarakat.

5) Berdasarkan Penyebarannya

a) Lembaga sosial iuas (general institutions), yaitu lembaga yang tersebar dan diketahui sebagian besar masyarakat. Lembaga ini dapat ditemukan di mana saja.

b) Lembaga sosial terbatas (restricted institutions), yaitu lembaga yang bersifat tertutup dan khusus sehingga belum dikenal banyak orang. Lembaga ini hanya terdapat pada golongan tertentu.

c. Fungsi Lembaga Sosial

Lembaga sosial memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat. Fungsi lembaga sosial dapat bersifat nyata (manifes) dan tidak tampak (laten). Sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, secara umum lembaga sosial mempunyai fungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pedoman dalam bertingkah laku, serta sebagai kontrol sosial.

Secara khusus fungsi lembaga sosial dalam masyarakat sebagai berikut.

1) Fungsi Lembaga Keluarga

Fungsi manifes lembaga keluarga yaitu fungsi afeksi, proteksi, ekonomi, sosialisasi, pengendalian sosial, biologis, dan religius. Selain memiliki fungsi manifes, lembaga keluarga memiliki fungsi laten yaitu memelihara nama baik keluarga, menjaga harta milik keluarga, memberikan status, dan menjaga gelar yang dimilikinya.

2) Fungsi Lembaga Pendidikan

Fungsi manifes lembaga pendidikan sebagai berikut:

a) Transfer ilmu pengetahuan.

b) Menyalurkan nilai-nilai sosial masyarakat.

c) Meneruskan kebudayaan bangsa.

d) Memperbaiki masa depan.

e) Sebagai media untuk melakukan penelitian.

f) Mengembangkan kreativitas masyarakat.

g) Mempersiapkan manusia yang terdidik dan terampil.

Fungsi laten lembaga pendidikan, yaitu mengurangi pengawasan orang tua terhadap anak, mengajarkan peserta didik berpikir kritis, mempertahankan sistem kelas sosial masyarakat, dan memperpanjang masa remaja dengan melepas beban-beban keluarga.

3) Fungsi Lembaga Agama

Fungsi manifes lembaga agama di antaranya sebagai berikut:

a) Memberikan pedoman hidup bagi para pemeluknya.

b) Mengajarkan kebenaran bagi para pemeluknya.

c) Mengajarkan kerukunan dan keseimbangan dengan lingkungan di sekitarnya.

d) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial bagi pemeluknya yang taat beragama.

Fungsi laten lembaga agama, yaitu mengajarkan hidup harmonis, spirit dalam pembangunan, mengajarkan kerukunan antarumat beragama, dan menanamkan dogma bagi pemeluknya.

4) Fungsi Lembaga Ekonomi

Fungsi manifes lembaga ekonomi sebagai berikut.

a) Fungsi produksi, yaitu berperan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap pakai.

b) Fungsi distribusi, yaitu menyalurkan barang dan jasa yang telah diproduksi produsen kepada konsumen.

c) Fungsi konsumsi, berkaitan dengan penggunaan suatu barang dan jasa sesuai kebutuhan.

Fungsi laten lembaga ekonomi, yaitu meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, lembaga ekonomi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, komersialisasi, konsumerisme, lunturnya budaya dan kearifan lokal, ketergantungan (determinasi), dan keterasingan (alienasi) pada kaum buruh.

5) Fungsi Lembaga Hukum

Fungsi manifes lembaga hukum sebagai berikut.

a) Memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum.

b) Menegakkan dan memajukan aturan hukum.

c) Melindungi  masyarakat  melalui  cara  preventif dan  represif demi kenyamanan hidup bersama.

d) Memberikan teladan bagi masyarakat.

e) Sebagai alat mengubah perilaku masyarakat.

Fungsi laten lembaga hukum yaitu menindak pelaku kriminal dan mengawasi lembaga-lembaga lainnya.

6) Fungsi Lembaga Politik

Beberapa fungsi manifes lembaga politik sebagai berikut.

a) Menyalurkan aspirasi masyarakat.

b) Mengarahkan masyarakat dalam memilih pemimpin yang baik melalui kampanye.

c) Memaksa warga negara untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

d) Menengahi suatu pertentangan dalam masyarakat.

e) Melindungi masyarakat melalui langkah diplomasi.

f) Mengawasi, mengatur, dan mengajak masyarakat taat pada undang- undang.

Fungsi laten lembaga politik yaitu meningkatkan jiwa patriotis, membatasi kekuasaan pemerintah, dan meningkatkan sikap demokrasi

2. Status dan Peran Sosial

Dalam teori sosiologi, unsur-unsur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan dan peran di samping unsur pokok dalam sistem berlapis-lapis dalam masyarakat, juga mempunyai arti yang sangat penting bagi sistem sosial masyarakat. Status menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peranan menunjukkan aspek dinamis dari status, merupakan suatu tingkah laku yang diharapkan dari seorang individu tertentu yang menduduki status tertentu. Untuk jelasnya akan dibicarakan masing-masing unsur tersebut di atas.

a. Kedudukan (status)

Status dan status sosial (social status) adalah dua istilah yang sering dibedakan (Soekanto, 2002:239). Status adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut. Sedangkan status sosial adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Status sosial tidaklah semata-mata merupakan kumpulan posisi seseorang dalam kelompok yang berbeda, tetapi status sosial tersebut mempengaruhi posisi orang tadi dalam kelompok sosial yang berbeda.

Oleh karena status diartikan sebagai posisi seseorang dalam suatu pola atau kelompok sosial, maka seseorang dapat mempunyai beberapa posisi sekaligus. Misalnya, Pak Johan sebagai warga masyarakat merupakan kombinasi dari berbagai posisi, yaitu sebagai kepala sekolah, ketua rukun warga, suami dari nyonya Rina, ayah dari anak-anaknya, dan sebagainya. Untuk mengukur status seseorang menurut Pitirim Sorokin (Suyanto dan Narwoko, 2004: 156) secara rinci dapat dilihat dari: 1) jabatan atau pekerjaan; 2) pendidikan; 3) kekayaan; 4) kekuasaan; 5) keturunan, dan 6) agama.

Status pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni yang bersifat objektif dan subjektif. Status objektif merupakan status yang dimiliki seseorang secara hierarkhis dalam struktur formal suatu organisasi. Jabatan sebagai direktur merupakan posisi status yang bersifat objektif dengan hak dan kewajiban yang terlepas dari individu. Sedangkan, yang dimaksud status yang bersifat subjektif adalah status yang menunjukkan hasil dari penilaian orang lain, dimana sumber status yang berhubungan dengan penilaian orang lain tidak selamanya konsisten untuk seseorang. Contoh status seseorang karena faktor-faktor: keturunan, kualitas pribadi (prestasi), kepemilikan, dan kekuasaan.

Dalam masyarakat seringkali status dibedakan menjadi tiga macam (Soekanto, 2002: 240), yaitu:

1) Ascribed-status. Status ini diartikan sebagai status seseorang dalam masyarakat yang diperoleh karena kelahiran. Misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, seorang anak dari kasta Brahmana juga akan memperoleh kedudukan dalam kasta Brahmana. Kebanyakan ascribed-status dijumpai pada masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang tertutup, seperti sistem stratifikasi berdasarkan perbedaan ras. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial terbuka tidak ditemui adanya ascribed- status. Misalnya, pada sebagian masyarakat, kedudukan laki-laki dalam suatu keluarga akan berbeda dengan kedudukan isteri dan anak-anaknya, karena pada umumnya laki-laki (ayah) akan menjadi kepala keluarga.

2) Achieved-status, yaitu status yang dicapai oleh seseorang dengan usaha- usaha yang sengaja dilakukan. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang bisa menjadi dokter, hakim, guru, dan sebagainya, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

3) Assigned-status sangat erat hubungannya dengan achieved-status, artinya suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah berjasa pada masyarakat.

Status seseorang dalam masyarakat sebenarnya dapat dilihat melalui kehidupan sehari-harinya yang merupakan ciri-ciri tertentu. Dalam sosiologi hal ini disebut sebagai simbol status (status symbol). Hal ini dapat terjadi karena ciri-ciri tersebut telah menjadi bagian dari hidup mereka, dan seringkali telah melembaga (institutionalized) atau bahkan terinternalisasi (internalized). Simbol status tersebut nampak dalam cara berpakaian, pergaulan, memilih tempat tinggal dan sebagainya. Contoh, gaya hidup orang kelas atas tentunya akan berbeda dengan kehidupan keseharian orang kelas bawah.

b. Peran (role)

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari status. Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur tingkah laku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Levinson menyebutkan bahwa suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu (Soekanto, 2002: 244):

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat, dan

3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang pasti memiliki kedudukan yang lebih dari satu, akan tetapi dengan adanya berbagai kedudukan yang dimiliki seseorang tidak jarang terjadi berbagai pertentangan ataupun konflik antara kedudukan yang satu dengan yang lainnya, dalam sosiologi inilah yang dinamakan dengan konflik status (status-conflict). Konflik status adalah konflik batin yang dialami seseorang sebagai akibat aadnya beberapa status yang dimilikinya yang saling bertentangan. Contoh, Pak Amir adalah seorang anggota polantas. Pada saat razia di jalan, ternyata Andi, anaknya, ikut terjaring razia. Pak Amir bingung harus memilih status mana yang harus ia lakukan, apakah seorang polantas ataukah seorang ayah.

Jika seseorang dalam waktu bersamaan mempunyai status yang harus dipilih sehingga mengakibatkan konflik status, maka dalam peranan pun demikian. Konflik peranan adalah suatu peranan yang harus dilakukan seseorang dalam waktu bersamaan, dalam hal ini peranan-peranan yang terdapat dalam satu status. Contoh, Pak Lurah sedang menghadiri rapat penting dengan perangkat desa, pada waktu bersamaan di ujung desa ada konflik antar warga. Saat itu terjadi konflik peranan yang dialami pak lurah, apakah ia melanjutkan rapat penting tersebut ataukah melerai warga yang bertikai.

Di sisi lain terkadang juga terjadi pemisahan antara individu dengan perannya, hal ini dinamakan dengan (role distance). Role distance terjadi apabila seseorang merasa tertekan dengan peran yang dimilikinya, karena peran yang dimilikinya tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Contoh, seorang anggota DPR mengundurkan diri karena merasa tidak dapat memenuhi harapan masyarakat yang telah memilihnya.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berprilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut (Suyanto dan Narwoko, 2004:160):

1. Memberi arah pada proses sosialisasi

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

4. Menghidupkan sistem kontrol sosial, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut beberapa sudut pandang sebagai berikut (Hendropuspito, 1989:185):

Berdasarkan pelaksanaannya, peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu (1) peranan yang diharapkan (expected roles): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya; dan (2) peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Berdasarkan cara memperolehnya, peranan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: (1) peranan bawaan (ascribed roles), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, dan sebagainya; dan (2) peranan pilihan (achieved role), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk memilih menjadi Guru Sosiologi

3. Stratifikasi Sosial dan Diferensiasi Sosial

a. Konsep Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial lebih merujuk pada pembagian sekelompok orang ke dalam tingkatan (strata) yang berjenjang secara vertikal. Jadi, ketika dibahas tentang stratifikasi sosial, biasanya akan lebih banyak mengkaji tentang posisi yang tidak sederajat antar orang per orang atau kelompok dalam masyarakat. Secara umum, stratifikasi sosial juga sering dikaitkan dengan persoalan kesenjangan sosial atau polarisasi sosial (Suyanto dan Narwoko, 2004:169)

Sejak zaman kuno, menurut Aristoteles (Suyanto dan Narwoko, 2004:153), di dalam tiap negara setidaknya terdapat tiga unsur yaitu, mereka yang kaya sekali, mereka yang miskin, dan mereka yang ada di tengah-tengahnya. Hal itu menunjukkan bahwa pada zaman dahulu orang telah mengenal dan mengakui adanya sistem stratifikasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya sesuatu yang mereka anggap berharga, sehingga ada yang mempunyai kedudukan di atas ada pula yang di bawah.

Stratifikasi sosial lebih berkenaan dengan adanya dua atau labih kelompok- kelompok bertingkat dalam suatu masyarakat tertentu, yang anggota- anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa dan prestise yang tidak sama pula. Inti dari stratifikasi sosial adalah perbedaan akses golongan satu dengan golongan masyarakat lain dalam memanfaatkan sumber daya. Jadi, dalam stratifikasi sosial, tingkat kekuasaan, hak istimewa dan pretise individu tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik personalnya.

b. Karakteristik Stratifikasi Sosial

Secara rinci, ada tiga aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial, yaitu:

1) Perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan.

Anggota masyarakat yang menduduki strata tinggi, tentu memiliki kesanggupan dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan anggota masyarakat yang di bawahnya. Contoh: pegawai negeri golongan IV kebanyakan mampu membeli mobil, sedangkan pegawai negeri golongan I dan II tentu hanya akan sanggup membeli sepeda atau sepeda motor saja.

2) Perbedaan dalam gaya hidup (lifestyle).

Seorang direktur sebuah perusahaan, selain dituntut selalu berpakaian rapi, mereka biasanya juga melengkapi atribut penampilannya dengan asesoris- asesoris lain untuk menunjang kemantapan penampilan, seperti memakai dasi, bersepatu mahal, berolah raga tenis atau golf, memakai pakaian merek terkenal dan perlengkapan-perlengkapan lain yang sesuai dengan statusnya. Seorang direktur perusahaan besar yang berpakaian kumal besar kemungkinan akan menjadi pergunjingan. Sebaliknya, seorang bawahan yang berperilaku seolah- olah direktur tentu juga akan menjadi bahan cemoohan.

3) Perbedaan dalam hal hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya Seseorang yang menduduki jabatan tinggi biasanya akan semakin banyak hak dan fasilitas yang diperolehnya. Sementara itu, seseorang yang tidak menduduki jabatan strategis apapun tentu hak dan fasilitas yang mampu dinikmati akan semakin kecil, misalnya fasilitas seorang direktur tentu saja berbeda dengan fasilitas yang diperoleh seorang karyawan..

c. Determinan Stratifikasi Sosial

Faktor-faktor yang menentukan (determinan) dalam proses pembentukan stratifikasi sosial yang terjadi pada masyarakat, umumnya didasarkan pada ukuran (Soekanto, 2002: 237; Horton dan Hunt, 1999: 7-11):

1) Kekayaan. Kekayaan atau materi biasanya dijadikan sebagai tolak ukur masyarakat dalam stratifikasi sosial. Semakin banyak jumlah kekayaan seseorang maka semakin atas pula kedudukannya dalam strata sosial. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil jumlah kekayaan seseorang maka semakin rendah pula kedudukannya. Kekayaan atau materi tersebut biasanya dilihat pada bentuk/ukuran tempat tinggal, cara berpakaian ataupun barang tersier lainnya yang dimilikinya.

2) Kekuasaan dan Wewenang. Wewenang dapat dijadikan tolak ukur dalam strata sosial. Kekuasaan atau wewenang dapat mendatangkan kekayaan. Oleh sebab itu, semakin tinggi kekuasaan (jabatan) seseorang dalam suatu masyarakat maka semakin dihormati pula kedudukannya. Semakin rendah jabatannya dalam suatu lingkungan sosial masyarakat maka akan semakin diacuhkan pula kedudukannya di dalam kehidupan bermasyarakat.

3) Kehormatan. Dalam strata sosial masyarakat, orang yang paling berjasa dalam lingkungan kemasyarakatannya biasanya akan dihormati bahkan disegani. Ukuran kehormatan ini masih terlihat kental di lingkungan masyarakat tradisional.

4) Pendidikan atau Ilmu Pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan, biasa dipakai oleh orang-orang yang menghargai pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin dihargai pula keberadaannya di dalam masyarakat. Ukuran ilmu pengetahuan ini biasa dilihat berdasarkan gelar kesarjanaan ataupun profesi yang dilakoninya.

d. Bentuk-Bentuk Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial terjadi dari kebiasaan hubungan antar manusia, yang kemudian ditingkatkan menjadi sebuah simbol sosial. Menurut Raymon Firth, pembentukan stratifikasi awalnya didasarkan pada perbedaan usia dan jenis kelamin (Susanto, 1979: 93). Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat selalu mengenal bentuk dasar stratifikasi, yaitu stratifikasi ekonomi, stratifikasi pendidikan/pekerjaan, dan stratifikasi politik

1) Stratifikasi Ekonomi

Pelapisan ekonomi dapat dilihat dari segi pendapatan, kekayaan dan pekerjaan. Kemampuan ekonomi yang berbeda-beda dapat menyebabkan terjadinya stratifikasi ekonomi. Orang-orang yang berpendapatan sangat kecil dan tidak memiliki harta benda akan menduduki lapisan bawah. Lapisan atas, misalnya konglomerat, pengusaha besar, pejabat dan pekerja profesional yang berpenghasilan tinggi. Lapisan bawah, misalnya gelandangan, pemulung, buruh tani dan orang-orang miskin lainnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa stratifikasi sosial dalam bidang ekonomi ini bersifat terbuka, jadi perpindahan antar kelas dapat terjadi secara bebas sesuai dengan kemampuan seseorang. Berikut pendapat para ahli mengenai stratifikasi ekonomi:

a) Aristoteles, membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas atau golongan (Suyanto dan Narwoko, 2004: 153):

(1) Golongan sangat kaya; merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah dan bangsawan.

(2) Golongan kaya, merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari para pedagang, dan lain-lain.

(3) Golongan miskin, merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan rakyat biasa.

b) Karl Marx juga membagi masyarakat menjadi dua golongan (Johnson, 1986: 120-159), yakni:

(1) Golongan kapitalis atau borjuis, adalah mereka yang menguasai tanah dan alat produksi.

(2) Golongan proletar, adalah mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi.

c) Pada masyarakat Amerika Serikat, pelapisan masyarakat dibagi menjadi enam kelas yakni (Horton dan Hunt, 1999: 6; Susanto, 1979: 106):

(1) Kelas sosial atas lapisan atas (Upper-upper class) meliputi keluarga- keluarga yang telah lama kaya

(2) Kelas sosial atas lapisan bawah (Lower-upper class) terdiri dari kelompok yang belum lama menjadi kaya

(3) Kelas sosial menengah lapisan atas (Upper-middle class) meliputi pengusaha, kaum profesional

(4) Kelas sosial menengah lapisan bawah (Lower-middle class) meliputi pegawai pemerintah, kaum semi profesional, supervisor, pengrajin terkemuka

(5) Kelas sosial bawah lapisan atas (Upper lower class) meliputi pekerja tetap atau golongan pekerja

(6) Kelas sosial lapisan sosial bawah-lapisan bawah (Lower-lower class) meliputi para pekerja tidak tetap, pengangguran, buruh musiman, orang bergantung pada tunjangan.

2) Stratifikasi Pendidikan/Pekerjaan

Stratifikasi di bidang pendidikan dan pekerjaan bersifat terbuka, artinya seseorang dapat naik pada lapisan pendidikan yang lebih tinggi jika mampu berprestasi. Dalam bidang pendidikan dapat dijumpai stratifikasi sosial yang tersusun berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

(1) Pendidikan sangat tinggi (profesor, doktor)

(2) Pendidikan tinggi (sarjana)

(3) Pendidikan menengah (SMA)

(4) Pendidikan rendah (SD dan SMP)

(5) Tidak berpendidikan (buta huruf)

Pelapisan yang berbentuk pelapisan sosial dapat ditemukan pula dalam bidang pekerjaan. Pelapisan sosial berdasarkan bidang pekerjaan berpatokan pada keahlian, kecakapan dan keterampilan. Menurut klasifikasi Morell (Susanto, 1979: 108-110) pelapisan sosial berdasarkan ukuran pekerjaan adalah sebagai berikut:

(1) Elit, adalah orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan yang oleh masyarakat sangat dihargai

(2) Profesional, orang yang berijazah serta bergelar di dunia pendidikan yang berhasil

(3) Semi-profesional, seperti pegawai kantor, pedagang, teknisi berpendidikan menengah dan mereka yang tidak berhasil mencapai gelar

(4) Tenaga terampil, misalnya orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanik, pekerja pabrik yang terampil dan pemangkas rambut

(5) Tenaga semi terampil, misalnya pekerja pabrik tanpa keterampilan, dan pelayan restoran

(6) Tenaga tidak terlatih atau tidak terdidik, misalnya pembantu rumah tangga, tukang kebun dan penyapu jalan.

Sedangkan pada masa lalu, stratifikasi sosial di desa-desa yang umumnya merupakan masyarakat petani terutama didasarkan pada hak milik atas tanah, sawah, kebun dan rumah. Pada masyarakat Jawa Tengah terdapat stratifikasi didasarkan pada kepemilikan tanah. Stratifikasi itu adalah sebagai berikut (Susanto, 1979: 102):

(1) Golongan priyayi, yaitu golongan pegawai pemerintah desa atau para pemimpin formal di desa

(2) Golongan kuli kenceng, yaitu golongan pemilik sawah yang juga berperan sebagai pedagang perantara

(3) Golongan kuli gundul, yaitu golongan penggarap sawah dengan sistem maro (bagi hasil)

(4) Golongan kuli karang kopek, yaitu golongan buruh tani yang mempunyai tempat tinggal dan pekarangan saja, mereka tidak mempunyai tanah pertanian sendiri.

3) Stratifikasi Politik

Stratifikasi dalam bidang politik dilihat dari faktor kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar akan menempati lapisan teratas. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali menduduki lapisan politik terbawah. Kekuasaan dalam suatu masyarakat biasanya dijalankan oleh segolongan kecil masyarakat. Golongan tersebut dinamakan the ruling class atau golongan yang berkuasa. Mereka ini menduduki lapisan tertinggi dalam stratifikasi politik sebagai elit politik. Mereka inilah yang memegang dan menjalankan kekuasaan dalam suatu negara.

Stratifikasi politik atau pelapisan sosial berdasarkan kekuasaan bersifat bertingkat-tingkat (hierarki) yang menyerupai suatu piramida. Menurut Mac Iver, ada tiga tipe umum dalam sistem dan lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu tipe kasta, tipe oligarki dan tipe demokrati (Keesing, 1999: 80-85).

(1) Tipe Kasta, adalah sistem pelapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe ini biasanya terdapat pada masyarakat yang menganut sistem kasta, dimana hampir tidak terjadi mobilitas vertikal. Garis pemisah antara masing-masing lapisan hampir tak mungkin ditembus

(2) Tipe Oligarki adalah sistem lapisan kekuasaan yang masih mempunyai garis pemisah tegas, tapi dasar pembedaan kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama kesempatan bagi para warga masyarakat unuk memperoleh kekuasaan tertentu. Bedanya dengan tipe kasta adalah walaupun kedudukan warga masih didasarkan pada kelahiran, individu masih diberi kesempatan untuk naik lapisan.

(3) Tipe Demokratis. Pada tipe demokratis, garis-garis pemisah antarlapisan sifatnya fleksibel dan tidak kaku. Kelahiran tidak menentukan kedudukan dalam lapisan-lapisan, yang terpenting adalah kemampuan dan kadang- kadang juga faktor keberuntungan, misalnya anggota organisasi dalam

suatu masyarakat demokratis yang dapat mencapai kedudukan tertentu melalui organisasi politiknya.

e. Proses Terjadinya Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial lahir sebagai akibat dari adanya pembagian jenis pekerjaan. Stratifikasi sosial terdiri atas orang-orang yang memiliki status sosial yang sama dan saling menilai satu sama lainnya sebagai anggota masyarakat yang sederajat. Beberapa kondisi umum yang mendorong terciptanya stratifikasi sosial adalah (Syarbani dan Rusdiyanta, 2009: 52) :

1) Perbedaan ras dan budaya, yaitu ketidaksamaan ciri biologis seperti warna kulit, latar belakang etnis dan budaya dapat mengarah kepada stratifikasi sosial dalam masyarakat, sehingga cenderung terjadi suatu kelompok menguasai suatu kelompok lain;

2) Pembagian tugas; pembagian tugas dalam masyarakat cenderung menunjukkan sistem spesialisasi. Posisi-posisi dalam spesialisasi ini berkaitan dengan perbedaan fungsi stratifikasi dan kekuasaan;

3) Kelangkaan, yaitu secara berangsur-angsur stratifikasi sosial terwujud karena alokasi hak dan kekuasaan yang jarang atau langka.

Menurut Robin Williams Jr. (1960:88-89), terjadinya stratifikasi sosial atau sistem stratifikasi dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya artinya tanpa disengaja, dan sistem stratifikasi yang terjadi karena dengan sengaja disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Lapisan-lapisan dalam masyarakat yang terjadi dengan sendirinya atau tidak disengaja misalnya lapisan yang didasarkan pada umur, jenis kelamin, mungkin dalam batas-batas tertentu berdasarkan harta. Sedangkan sistem lapisan dalam masyarakat yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata dan sebagainya.

f. Sifat Stratifikasi Sosial

Ada tiga sifat dari sistem stratifikasi masyarakat (Suyanto dan Narwoko, 2004; Soekanto, 2002: 234), yaitu bersifat tertutup (closed social stratification), bersifat terbuka (opened social stratification), dan bersifat campuran (mixed social stratification).

1) Sistem stratifikasi tertutup 

Sistem stratifikasi tertutupmembatasi kemungkinan berpindahnya seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, baik ke lapisan atas ataupun ke lapisan yang lebih rendah. Dalam sistem stratifikasi masyarakat tertutup semacam ini satu-satunya cara untuk menjadi anggota suatu lapisan tertentu dalam masyarakat adalah karena kelahiran.

Gambar 7. Stratifikasi Sosial Tertutup

Sumber: Soekanto, 2002: 234

Sistem tertutup dapat dilihat dengan jelas dalam masyarakat India yang berkasta, dalam batas-batas tertentu pada masyarakat Bali, juga dapat dijumpai di Amerika Serikat di mana terdapat pemisahan antara golongan kulit putih dan golongan kulit berwarna khususnya Negro yang dikenal istilah segregation atau sistem Apartheid di Afrika Selatan.

Di dalam masyarakat yang semakin modern dan kritis, sistem stratifikasi tertutup yang diikuti dengan pembagian hak dan kewajiban yang dirasa tidak adil biasanya akan banyak dipersoalkan. Di Afrika Selatan, diskriminasi hak dan kewajiban antara warga kulit hitam dan kulit putih melalui politik Apartheid (pemisahan) dari tahun 1948-1991 telah melahirkan berbagai reaksi ketidakpuasan. Pada satu titik dimana perlakuan diskriminasi dinilai sudah tidak lagi bisa ditolerir dan pada saat yang sama ada momen tertentu yang menyulut, maka dengan mudah akan timbul kerusuhan.

2) Sistem stratifikasi terbuka

Sistem stratifikasi terbuka setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri. Apabila mampu dan beruntung seseorang dapat untuk naik ke lapisan yang lebih atas, atau bagi mereka yang tidak beruntung dapat turun ke lapisan yang lebih rendah.

Gambar 8. Stratifikasi Sosial Terbuka

Sumber: Soekanto, 2002: 234

Sebuah perusahaan yang dikelola secara profesional dan tidak atas dasar ikatan-ikatan primordial adalah salah satu contoh dari sistem stratifikasi yang sifatnya terbuka. Seorang karyawan, dari manapun asal dan bagaimanapun latar belakang keluarganya, serta apapun jenis kelaminnya sepanjang dia memang berdedikasi, memiliki kemampuan yang memadai, dan mampu bersaing dengan sesama karyawan lain secara profesional, maka perjalanan kariernya kemungkinan besar akan lancar. Dalam birokrasi, hal tersebut distilahkan sebagai meritokrasi.

Dalam konteks yang lebih makro, contoh sistem stratifikasi yang terbuka adalah sistem kelas. Pada sistem kelas institusi dalam masyarakat mulai cenderung menentang perlakuan yang berbeda, dan sebagian besar anggota kelompok tidak pasrah terhadap kedudukan yang diterimanya. Mereka akan berusaha, berjuang mengubah status atau kedudukannya.

3) Sistem stratifikasi campuran 

Sistem stratifikasi campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Misalnya, seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali, namun apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh kedudukan rendah. Maka, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta.

Gambar 9. Stratifikasi Sosial Campuran

Sumber: Soekanto, 2002: 234

g. Konsekuensi Stratifikasi Sosial

Perbedaan tingkat pendidikan, kekayaan, status atau perbedaan kelas sosial tidak hanya membawa konsekuensi (dampak) dalam gaya hidup dan tindakan, tetapi juga menimbulkan perbedaan dalam hal peluang hidup dan kesehatan, peluang bekerja dan berusaha, respon terhadap perubahan, pola sosialisasi dalam keluarga, serta perilaku politik (Suyanto dan Narwoko, 2004:182).

1) Gaya Hidup

Perbedaan kelas sosial dalam banyak hal mempengaruhi perilaku dan wujud gaya hidup yang ditampilkan. Gaya hidup dan penampilan kelas sosial menengah dan atas pada umumnya lebih atraktif dan eksklusif. Berbeda dengan kelas sosial bawah yang lebih bersifat konservatif, baik dari segi mode, selera makan, perawatan kesehatan, dan pilihan pendidikan. Atribut-atribut yang bersifat massal, atau pasaran, umumnya selalu dihindari oleh orang-orang yang secara ekonomi lebih mapan. Bagi mereka, atribut adalah simbol status yang mencerminkan status yang berbeda dari kelas yang lebih rendah.

Contoh, dalam hal pemilihan jenis musik. Seseorang yang merasa anggota kelas menengah ke atas akan merasa turun gengsi dan malu bila disebut sebagai penggemar musik dangdut. Hal itu terjadi karena stigma masyarakat yang menempatkan musik dangdut sebagai budaya pinggiran yang banyak diputar di daerah pedesaan.

Salah satu ciri dari orang kelas sosial bawah adalah sering mengapresiasi dan meniru gaya hidup kelas sosial di atasnya. Misalnya, dalam memilih pakaian, sepatu, dan asesoris, banyak orang kelas sosial bawah mencoba menirunya dengan cara membeli barang-barang bermerek tiruan yang biasa dikenakan oleh kelas menengah ke atas.

2) Peluang Hidup dan Kesehatan

Studi yang dilakukan oleh Robert Chambers (Suyanto dan Narwoko, 2004:185), menemukan bahwa di lingkungan keluarga miskin, umumnya terjadi lemah jasmani dan rentan terserang penyakit. Menurut Antonovsky (Horton dan Hunt, 1999), setidaknya terdapat 2 faktor yang beinteraksi untuk menghasilkan hubungan antara kelas sosial dengan kesehatan. Pertama, para anggota kelas sosial yang lebih tinggi cenderung lebih mudah menikmati fasilitas sanitasi, tindakan pencegahan, serta perawatan medis yang lebih baik. Kedua, orang-orang yang mengidap penyakit kronis, status sosialnya cenderung menurun dan sulit mengalami mobilitas vertikal karena hambatan penyakit yang menghalangi pekerjaan.

3) Respon Terhadap Perubahan

Kelas sosial bawah merupakan kelompok yang paling lambat menerapkan kecenderungan baru, terutama dalam hal cara pengambilan keputusan. Terbatasnya pendidikan menyebabkan orang-orang dalam kelas sosial bawah ragu-ragu untuk menerima pemikiran dan cara-cara baru serta curiga terhadap penemuan hal-hal baru (Horton dan Hunt, 1999).

Sebaliknya pada kelas sosial atas, yang mayoritas berpendidikan relatif memadai, cenderung lebih responsif terhadap ide-ide baru, sehingga mereka dapat dengan cepat memanfaatkan program baru atau inovasi yang diketahuinya.

4) Peluang Bekerja dan Berusaha

Peluang bekerja dan berusaha antara kelas sosial bawah dengan kelas sosial di atasnya secara umum jauh berbeda. Dengan koneksi, kekuasaan, pendidikan, dan modal yang dimiliki, kelas sosial atas relatif lebih mudah membuka usaha atau mencari pekerjaan sesuai dengan minatnya. Sedangkan pada kelas sosial bawah, perangkap kemiskinan telah membuat mereka rentan, sulit mendapatkan kepercayaan dan sulit mendapatkan akses dan jaringan sosial.

5) Kebahagiaan dan Sosialisasi dalam Keluarga

Kelas sosial nampaknya berkaitan erat dengan terpenuhinya sebuah kebahagiaan. Orang-orang dalam keluarga kelas menengah ke atas lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka lebih berkemungkinan untuk merasa bahagia daripada orang-orang yang kurang berada (Horton dan Hunt, 1999: 20). Pada keluarga kelas bawah, masalah mental lebih sering dijumpai. Kemiskinan menyebabkan orang minim jaminan pekerjaan, lebih banyak tagihan hutang, lebih banyak terjebak dalam alkoholisme, lebih rentan terlibat tindakan kriminal, lebih rentan terjadi disharmoni keluarga hingga menyebabkan kekerasan dalam keluarga (Henslin, 2006: 221).

6) Perilaku Politik

Studi yang dilakukan para ahli menyimpulkan bahwa semakin tinggi kelas sosial, maka semakin proaktif individu dalam berperilaku politik, seperti mendaftarkan diri sebagai pemilih, berpartisipasi dalam memberikan suara, interes terhadap masalah politik, menjadi anggota organisasi, dan bahkan berusaha mempengaruhi pandangan politik orang lain (Suyanto dan Narwoko, 2004: 190).

Tumbuhnya sikap kritis di lingkungan kelas menengah ke atas ikut mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Selain itu, intensitas keterlibatan kelompok berpendidikan, terutama kelas menengah ke atas, dalam berbagai perkembangan informasi melalui media massa, merupakan penyebab kelompok tersebut mudah mencerna permasalahan politik atau bahkan ikut bermain di dalamnya (Henslin, 2006: 219). Kelas menengah, dalam banyak hal sering dipandang dan diharapkan sebagai motor penggerak perubahan.

h. Diferensiasi Sosial

Diferensiasi sosial merupakan perbedaan-perbedaan individu atau kelompok dalam struktur sosial yang bersifat horizontal. Beberapa jenis diferensiasi sosial dalam masyarakat sebagai berikut.

1) Diferensiasi Agama. Diferensiasi agama terjadi dalam realitas masyarakat yang terdiri atas individu yang menganut agama berbeda. Setiap agama memberikan pedoman kepada pemeluknya mengenai tata cara yang baik. Oleh karena itu, agama bersifat sejajar atau setara satu dengan lain.

2) Diferensiasi Ras. Ras adalah sekelompok manusia yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain berdasarkan ciri-ciri fisik bawaan. Ciri fisik sebagai dasar pembagian ras meliputi ciri kualitas dan kuantitas. Ciri kualitas berkaitan dengan warna kulit, bentuk rambut, bentuk bibir, dan bentuk lipatan mata. Sementara itu, ciri kuantitas meliputi tinggi badan, berat badan, dan indeks kepala.

3) Diferensiasi Gender. Diferensiasi gender merupakan pembedaan sosial berdasarkan perbedaaan peran laki-laki dan perempuan secara budaya. Dilihat dari sisi gender, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan kedudukan dan hak. Sebagai contoh kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan.

4) Diferensiasi Pekerjaan/Profesi. Keberagaman profesi tergolong sebagai diferensiasi. Profesi atau pekerjaan berkaitan dengan suatu keterampilan atau keahlian khusus seseorang. Oleh karena itu, tidak ada pekerjaan yang lebih baik atau tinggi kedudukannya. Setiap pekerjaan mem- butuhkan keahlian dan ilmu khusus sehingga tidak setiap orang dapat menjalankannya. Perbedaan mengenai profesi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu letak geografis, perbedaan iklim, perbedaan ideologi, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi.

i.  Pengaruh Struktur Sosial dalam Masyarakat

Diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap perbedaan-perbedaan sosial.

1) Pengaruh Stratifikasi Sosial

Pengaruh stratifikasi sosial dalam masyarakat sebagai berikut.

a) Pendidikan. Masyarakat lapisan atas memiliki kemampuan mengakses dan meningkatkan strata pendidikan. Sebaliknya, masyarakat kelas menengah ke bawah memilih pendidikan sesuai kemampuan.

b) Tempat tinggal. Masyarakat kelas atas biasanya mempunyai tempat tinggal mewah menyesuaikan status sosialnya. Sebaliknya, masyarakat kelas menengah ke bawah lebih memilih membangun rumah sederhana.

c) Pemenuhan kesehatan. Masyarakat kelas atas mampu mengakses pe- layanan kesehatan terbaik. Adapun masyarakat kelas menengah ke bawah memiliki kemampuan ekonomi untuk mengakses pelayanan kesehatan lebih rendah.

d) Gaya hidup. Golongan kelas atas cenderung memiliki gaya hidup mewah. Sebaliknya, masyarakat kelas menengah ke bawah memiliki gaya hidup yang sederhana.

e) Hobi dan rekreasi. Hobi dan rekreasi masyarakat kelas atas cenderung membutuhkan banyak biaya. Sementara itu, masyarakat menengah ke bawah memilih rekreasi yang lebih terjangkau.

2) Pengaruh Diferensiasi Sosial

Pengaruh diferensiasi sosial terhadap kehidupan masyarakat sebagai berikut:

a) Etnosentrisme yaitu pandangan yang cenderung menganggap kelompoknya lebih baik dibandingkan kelompok lain.

b) Primordialisme yaitu pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu.

c) Politik aliran/sektarian yaitu keadaan suatu kelompok atau organisasi tertentu dikelilingi atau diikuti oleh sejumlah organisasi lain yang memiliki kesamaan pandangan dan ideologi tertentu.

d) Rasisme yaitu pandangan diskriminasi berdasarkan perbedaan fisik seperti perbedaan warna kulit.

j. Tahap-Tahap Perkembangan Struktur Sosial Masyarakat

Menurut Selo Soemardjan (1964), perkembangan struktur sosial masyarakat dibagi menjadi tiga bentuk berikut.

1) Masyarakat Sederhana

Ciri-ciri struktur sosial masyarakat sederhana sebagai berikut.

a) Memiliki ikatan organisasi berdasarkan tradisi turun-temurun.

b) Memiliki ikatan kekeluargaan sangat kuat.

c) Mengedepankan sistem gotong royong.

d) Hasil produksi tidak untuk dijual, tetapi untuk dikonsumsi sendiri.

e) Masih memiliki kepercayaan terhadap kekuatan gaib.

f) Menerapkan sistem hukum tidak tertulis.

2) Masyarakat Madya

Ciri-ciri struktur sosial masyarakat madya sebagai berikut.

a) Intensitas ikatan kekeluargaan tidak seerat masyarakat sederhana.

b) Lebih terbuka terhadap pengaruh perubahan sosial.

c) Mulai  memiliki  pemikiran  rasional  meskipun  tetap memercayai kekuatan gaib.

d) Mulai mengenal sistem diferensiasi dan stratifikasi sosial.

e) Mulai membentuk lembaga formal.

f) Menerapkan sistem hukum tertulis dan tidak tertulis.

3) Masyarakat Modern

Ciri-ciri struktur sosial masyarakat modern sebagai berikut.

a) Membentuk stratifikasi sosial berdasarkan keahlian.

b) Hubungan sosial berdasarkan kepentingan pribadi.

c) Mengembangkan pola pikir positivis.

d) Memiliki tingkat ilmu pengetahuan tinggi.

e) Membentuk hubungan sosial bersifat terbuka.

f) Memberlakukan sistem hukum formal/ tertulis.

4. Mobilitas Sosial

Menurut Kimball Young (Soekanto, 2002: 249) mobilitas sosial atau gerak sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial (social structure) yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Pitirim A. Sorokin (Sunarto, 2004) menyebutkan bahwa mobilitas sosial menjelaskan beberapa perpindahan dari seorang individu atau objek sosial atau nilai, apapun yang diakibatkan karena kreasi atau perubahan akibat aktivitas manusia dari posisi sosial yang satu ke posisi sosial lainnya. Horton dan Hunt (1999: 36) menyatakan bahwa mobilitas sosial (social mobility) dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah posisi sosial seseorang yang mengalami gerak atau perpindahan dari satu posisi sosial ke posisi sosial yang lain. Mobilitas sosial mudah dilaksanakan dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial terbuka dan sulit dilaksanakan dalam masyarakat berkelas sosial tertutup.

Konsep mobilitas sosial tidak dapat dipisahkan dengan konsep serta dimensi (kriteria) stratifikasi sosial. Seringkali konsep mobilitas sosial disamakan dengan konsep mobilitas penduduk (population mobility). Secara konseptual, antar keduanya berbeda. Mobilitas sosial terfokus pada perpindahan status sosial, sedangkan mobilitas penduduk terkait dengan perpindahan secara geografis (teritorial), baik perpindahan tempat tinggal dan atau tempat bekerja.

a. Bentuk-Bentuk Mobilitas Sosial

Pitirim A. Sorokin menyebut mobilitas sosial dengan istilah gerak sosial (Soekanto, 2002: 249). Ada dua prinsip bentuk gerak sosial meliputi gerak sosial horisontal dan gerak sosial vertikal.

Gerak sosial horisontal merupakan peralihan individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat, dan dengan gerak sosial yang horizontal tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seseorang ataupun suatu obyek sosial. Contoh: Seorang cleaning service beralih profesi menjadi office boy.

Gerak sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau obyek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Ada dua jenis gerak sosial vertikal, meliputi: (a) Gerak sosial vertikal naik (social climbing) yaitu masuknya individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Contoh: Anak seorang tukang bubur yang karena ketekunannya menjadi sarjana, yang menjadikan kedudukan keluarganya menjadi terpandang dan naik karena menjadi keluarga “sarjana”; (b) Gerak sosial menurun (social sinking) mempunyai dua bentuk utama yaitu:

(1) Turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya. Contoh: Seseorang pejabat sebuah instansi yang kaya dan terhormat, tiba-tiba diketahui telah menyelewengkan uang perusahaan, akhirnya ia dipecat, harta kekayaannya disita dan ia menjadi orang miskin dan pengangguran.

(2) Turunnya derajat kelompok individu yang dapat berupa disintegrasi kelompok sebagai kesatuan. Contoh: Sekelompok buruh yang berdemo menuntut kesejahteraan dan jaminan kerja dapat mengalami disintegrasi dengan seluruh buruh yang ada.

Henslin (2006: 221-222) menyebut ada tiga tipe dasar mobilitas yaitu mobilitas antargenerasi, mobilitas struktural dan mobilitas pertukaran.

Mobilitas antargenerasi (intergenerational mobility) merujuk pada suatu perubahan yang terjadi di antara generasi-generasi. Jika generasi sekarang (anak) berada pada tingkat kelas sosial lebih tinggi dari generasi sebelumnya (orang tua), maka keadaan ini dinamakan mobilitas sosial ke atas (upward social mobility). Sebaliknya, apabila seorang anak dalam bisnisnya mengalami kebangkrutan, lantas kemudian meminta bantuan orang tuanya, maka kondisi ini dinamakan mobilitas sosial ke bawah (downward social mobility).

Mobilitas struktural (structural mobility) merujuk pada perubahan dalam masyarakat yang menyebabkan sejumlah besar orang naik atau turun tangga kelas sosial. Pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi telah membuka banyak peluang untuk bermobilitas dengan menghadirkan beragam jenis pekerjaan baru. Sejumlah besar orang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus, pindah pekerjaan dari kerah biru ke kerah putih. Meskipun hal ini melibatkan upaya individu, namun yang melandasi mobilitas ini adalah perubahan pada struktur pekerjaan. Dengan kata lain, perubahan status seseorang bukan karena perilaku individu melainkan karena perubahan struktural dalam masyarakat.

Mobilitas pertukaran (exchange mobility) terjadi ketika sejumlah besar besar masyarakat naik dan turun tangga kelas sosial secara seimbang, proporsi kelas-kelas sosial tetap sama. Diandaikan bahwa sebanyak satu juta orang dilatih dengan teknologi baru lalu mereka naik tingkat kelas sosial. Di sisi lain ada sekitar satu juta orang yang tergeser kelas sosialnya akibat kegagalan pengembangan perusahaan atau terkena pemutusan hubungan kerja. Diasumsikan hasil akhirnya adalah keseimbangan, dan sistem kelas pada dasarnya tetap tak tersentuh.

b. Prinsip-Prinsip Umum Mobilitas Sosial

Dalam mempelajari mobilitas sosial, harus dipahami beberapa prinsip umum yang terdapat di dalam mobilitas itu sendiri (Kanto, 2007).

1) Tidak ada masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi sosial mutlak tertutup (absolutely closed social stratification) di mana sama sekali tidak ada mobilitas sosial vertikal. Dalam masyarakat yang menerapkan sistem kasta sekalipun, proses mobilitas sosial vertikal pasti terjadi, hanya saja frekuensinya sangat terbatas. Misalnya turun dari kasta atas karena melakukan penyimpangan norma, atau dari kasta bawah bisa naik ke kasta yang lebih atas melalui perkawinan.

2) Betapapun terbukanya sistem stratifikasi sosial tak mungkin bersifat mutlak terbuka (absolutely open social stratification). Artinya, mobilitas sosial tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya, sedikit banyak pasti ada hambatan-hambatannya, terutama untuk mobilitas sosial vertikal naik.

3) Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat cenderung bersifat relatif terbuka (relatively open social stratification) atau relatif tertutup (relatively closed social stratification). Pada masyarakat yang satu memiliki sistem statifikasi sosial yang relatif lebih terbuka dibandingkan masyarakat lainnya, atau sebaliknya. Ini berarti bahwa fenomena terjadinya mobilitas sosial dalam masyarakat cukup beragam.

4) Mobilitas sosial yang berlaku secara umum bagi semua tipe masyarakat tidak mungkin ada, karena setiap masyarakat cenderung memiliki ciri-ciri spesifik bagi proses mobilitas sosialnya. Hal ini bisa disebabkan karena perbedaan budaya, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya.

5) Beragam faktor, baik sosio-kultural, ekonomi bahkan politik, cenderung memiliki pengaruh yang berbeda terhadap laju mobilitas sosial dalam masyarakat maupun negara.

c. Determinan Mobilitas Sosial

Fenomena mobilitas sosial sangat kompleks, oleh karena itu baik faktor penentu maupun prosesnya juga sangat beragam. Dalam masyarakat terdapat beberapa faktor penyebab pokok mobilitas sosial, antara lain (Kanto, 2007):

1) Sifat dari sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat

Pada masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi sosial relatif terbuka akan memberi peluang meningkatnya proses mobilitas sosial vertikal naik. Sebaliknya yang relatif tertutup bisa menghambat proses mobilitas sosial vertikal naik. Sifat sistem stratifikasi sosial ini kurang berpengaruh (cenderung netral) terhadap proses mobilitas sosial horisontal.

2) Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat

a) Nilai dan norma sosial yang dulunya menghambat proses mobilitas sosial secara bertahap berubah menjadi netral dan bahkan memberikan toleransi meningkatnya proses mobilitas sosial, baik vertikal maupun horisontal. Pengaruh yang cukup signifikan terlihat dari meningkatnya proses mobilitas sosial kaum perempuan, terutama di daerah pedesaan, baik di bidang pendidikan maupun pekerjaan.

b) Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin maju. Merupakan salah satu faktor pendorong terciptanya masyarakat maju dan modern yang sarat dengan proses mobilitas sosial. Meningkatnya fenomena mobilitas sosial dalam masyarakat transisi (dari tradisional ke modern) dan masyarakat modern, pada gilirannya akan berdampak pada semakin kompleksnya struktur stratifikasi sosial.

c) Kondisi ekonomi masyarakat. Cukup baiknya kondisi ekonomi masyarakat akan memberikan peluang yang besar terhadap laju mobilitas sosial vertikal karena sifatnya yang kumulatif. Dipihak lain, kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, misalnya kemiskinan, cenderung memotivasi individu untuk melakukan mobilitas sosial agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

3) Kondisi lingkungan luar yang memberi peluang terjadinya mobilitas sosial

a) Nilai dan norma sosial yang lebih longgar

b) Kesempatan kerja dan peluang berusaha cukup tersedia

c) Peluang untuk berprestasi (peningkatan karier) lebih besar

d) Fasilitas umum (misalnya lembaga pendidikan) cukup memadai

e) Adaptasi antar budaya relatif mudah, baik melalui proses asimilasi budaya maupun akulturasi.

4) Motivasi individu, khususnya generasi muda untuk melakukan mobilitas sosial. Hal ini ada kaitannya dengan motivasi yang cukup besar untuk melakukan perubahan, dan cenderung mulai meninggalkan sifat fatalistik (pasrah pada nasib)

5) Tersedianya saluran mobilitas sosial, Menurut Pitirim A. Sorokin (Soekanto, 2002: 252-254), proses mobilitas sosial vertikal melalui saluran- saluran tadi disebut social circulation. Adapun saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga-lembaga keagamaan, sekolah-sekolah, organisasi politik, organisasi ekonomi dan organisasi profesi.

Sementara itu Sadiyo (1996: 26-28) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial sebagai berikut:

1) Perubahan kondisi sosial. Struktur masyarakat dapat berubah dengan sendirinya karena adanya perubahan dari dalam maupun dari luar masyarakat. Kemajuan teknologi misalnya dapat membuka kemungkinan timbulnya mobilitas ke atas, perubahan ideologi pun juga dapat menimbulkan stratifikasi baru.

2) Ekspansi teritorial dan gerak populasi. Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang cepat, membuktikan ciri fleksibilitas struktur sosial dan mobilitas sosial.

3) Pembatasan komunikasi. Situasi-situasi yang membatasi komunikasi di antara strata yang beraneka ragam itu menghalangi pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara mereka. Hal ini akan memperkokoh garis pembatas di antara strata yang ada, dan akan menghalangi mobilitas sosial.

4) Pembagian kerja. Besarnya kemungkinan bagi terjadinya mobilitas, relatif dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang ada. Jika tingkat pembagian kerja tinggi dan sangat dispesialisasikan, maka mobilitas sosial akan menjadi lemah, karena mobilitas sosial akan menyulitkan individu bergerak dari satu stata ke strata lain, karena spesialisasi kerja menuntut ketrampilan khusus.

5) Tingkat fertilitas yang berbeda

Tingkat kelahiran yang tinggi dari kelas-kelas yang lebih rendah membatasi anggota-anggota keluarganya meningkatkan mobilitas sosial akibat rendahnya tingkat kehidupan secara ekonomis.

6) Situasi politik

Tidak sedikit penduduk meninggalkan negara sendiri pindah ke negara lain karena sistem politik di negaranya yang tidak mereka setujui. Misalnya pengungsi Myanmar, Kamboja, Afganistan , dan lain-lain.

d. Faktor Penghambat Mobilitas Sosial

Masyarakat selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan mengadakan mobilitas sosial, namun usaha itu selalu ada hambatan- hambatan. Adapun berbagai faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial, antara lain:

1) Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi orang-orang untuk berkembang dan mencapai kemajuan sosial. Kemiskinan ini bukan hanya kemiskinan material, tetapi juga kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan mental.

2) Perbedaan jenis kelamin dalam masyarakat berpengaruh dalam prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan derajat kehidupan. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan mobiltias ke atas. Dalam banyak masyarakat, pria dipandang lebih tinggi dan cenderung menjadi lebih mobil daripada wanita.

3) Perbedaan rasial dan agama; dalam kaitan dengan status sosial, merupakan faktor penting bagi terciptanya sistem kelas tertutup atau kasta, yang tidak memungkinkan mobilitas vertikal, misalnya sistem kasta di India. Pada masyarakat yang memiliki perbedaan tajam tentang rasial, maka hanya mereka yang superior yang dianggap mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas sosial, sedangkan mereka yang dianggap inferior sangat dibatasi gerak sosialnya.

4) Diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka dapat juga menjadi perintang mobilitas ke atas seperti terbukti melalui pembatasan keanggotaan dari organisasi tertentu dalam masyarakat.

5) Proses sosialisasi dalam subkultur. Kadang-kadang kelas-kelas sosial menjadi subkultur di mana seseorang berkembang sejak kecil dan mengalami proses sosialisasi, sehingga dapat menjadi pembatas mobilitas ke atas. Anak-anak dari kelas menengah misalnya diajar dan dilatih untuk menyesuaikan diri dengan kelasnya dalam peranan, harapan, nilai, dan norma yang ada.

e. Konsekuensi Mobilitas Sosial

Sadiyo (1996: 28-29) menyebutkan bahwa adanya mobilitas dalam masyarakat akan menimbulkan beraneka ragam akibat atau konsekuensi (dampak) baik yang negatif maupun positif, seperti kemungkinan timbulnya konflik antar kelas, antar kelompok sosial, dan antar generasi serta kemungkinan terjadinya penyesuaian kembali setelah terjadinya konflik.

Konsekuensi lain yang ditimbulkan dari mobilitas sosial, baik yang secara vertikal maupun horizontal dapat memberikan akibat yang positif, baik bagi orang yang mengalami mobilitas itu sendiri maupun bagi masyarakat. Beberapa akibat yang menimbulkan dampak positif dari mobilitas sosial antara lain:

1) Orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju. Karena adanya kesempatan atau keterbukaan untuk pindah dari lapisan bawah ke lapisan atas, mendorong orang untuk bekerja keras mencapai lapisan atau kedudukan yang lebih tinggi.

2) Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Mobilitas sosial mendorong masyarakat mengalami perubahan sosial ke arah yang diinginkan. Perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri akan lebih cepat terjadi bila didukung oleh mobilitas sosial vertikal dalam pendidikan masyarakat.

Masyarakat yang dinamis menciptakan harapan-harapan yang tidak selalu dapat dipenuhi, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Menurut Horton dan Hunt (1999: 39), ada beberapa konsekuensi negatif dari adanya mobilitas sosial vertikal yaitu:

1) Kecemasan akan terjadi penurunan status bila terjadi mobilitas menurun

2) Ketegangan (stress) dalam mempelajari peran baru dari status jabatan yang meningkat.

3) Keretakan hubungan antar anggota kelompok primer, karena seseorang berpindah status yang lebih tinggi atau ke status yang lebih rendah.

4) Meningkatnya mobilitas geografis, yang bisa saja membawa kerugian.

Beberapa studi lain (Horton dan Hunt, 1999: 41; Henslin, 2006: 219-221) mengemukakan bahwa mobilitas menurun berkaitan dengan banyak hal yang berkaitan dengan dampak negatif terhadap mental-emosional seseorang, seperti gangguan kesehatan, frustasi, perasaan terasing, keterpencilan sosial, hingga berdampak pada keretakan keluarga. Masalah mental akan berdampak lebih besar bila merupakan bagian stres yang terkait dengan kemiskinan.

Rangkuman Struktur Sosial

Lembaga sosial adalah sistem norma sosial dan hubungan-hubungan terorganisasi yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lembaga sosial disebut juga pranata sosial atau institusi sosial. Lembaga sosial dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fungsi lembaga sosial dapat bersifat nyata (manifes) dan tidak tampak (laten). Sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, secara umum lembaga sosial mempunyai fungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pedoman dalam bertingkah laku, serta sebagai kontrol sosial.

Unsur-unsur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan dan peran di samping unsur pokok dalam sistem berlapis-lapis dalam masyarakat, juga mempunyai arti yang sangat penting bagi sistem sosial masyarakat. Status menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peranan menunjukkan aspek dinamis dari status, merupakan suatu tingkah laku yang diharapkan dari seorang individu tertentu yang menduduki status tertentu. Untuk jelasnya akan dibicarakan masing-masing unsur tersebut di atas. Status dibedakan menjadi tiga macam yaitu: ascribed-status, achieved-status, dan assigned-status.

Stratifikasi sosial lebih merujuk pada pembagian sekelompok orang ke dalam tingkatan (strata) yang berjenjang secara vertikal. Stratifikasi sosial juga sering dikaitkan dengan persoalan kesenjangan sosial atau polarisasi sosial. Faktor- faktor yang menentukan (determinan) dalam proses pembentukan stratifikasi sosial yang terjadi pada masyarakat, umumnya didasarkan pada ukuran kekayaan/materi, kekuasaan dan wewenang, kehormatan, dan pendidikan, atau ilmu pengetahuan.. Ada tiga sifat dari sistem stratifikasi masyarakat, yaitu bersifat tertutup (closed social stratification), bersifat terbuka (opened social stratification), dan bersifat campuran (mixed social stratification).

Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial (social structure) yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ada dua prinsip bentuk gerak sosial meliputi gerak sosial horisontal dan gerak sosial vertikal. Ada pula bentuk mobilitas berupa mobilitas antargenerasi, mobilitas struktural dan mobilitas pertukaran.

Mobilitas sosial dapat menimbulkan beraneka ragam akibat atau konsekuensi (dampak) baik yang negatif maupun positif, seperti kemungkinan timbulnya konflik antar kelas, antar kelompok sosial, dan antar generasi serta kemungkinan terjadinya penyesuaian kembali setelah terjadinya konflik.

Posting Komentar untuk "Struktur Sosial - PPPK Sosiologi 3"