Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Konsep Dasar Ekonomi Makro - PPPK Ekonomi 2

Konsep Dasar Ekonomi Makro - PPPK Ekonomi 2 hasriani.com


Konsep Dasar Ekonomi Makro - PPPK Ekonomi 2 - Penjabaran model kompetensi yang dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi lebih spesifik pada pembelajaran 2. Konsep Dasar Ekonomi Makro, ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu:

1. Menganalisis Pendapatan Nasional,

2. Menganalisis APBN, APBD dan Pajak,

3. Menganalisis Indeks Harga, Inflasi, Pengangguran dan Kebijakan Ekonomi, dan

4. Menganalisis Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator-indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi.

Indikator  pencapaian  komptensi  yang  akan  dicapai  dalam  pembelajaran 2. Konsep Dasar Ekonomi Makro adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis Konsep Dasar Pendapatan Nasional, Komponen Pendapatan Nasional, Pendapatan Nasional Harga berlaku dan Harga Tetap, Harga Pasar dan Faktor, Pendekatan Perhitungan Pendapatan Nasional, Pendapatan Perkapita,

2. Menganalisis Konsep Dasar APBN, Mekanisme Penetapan APBN, Format APBN, APBD, Pajak,

3. Menganalisis Indeks Harga, Inflasi, Kebijakan Fiskal, kebijakan Moneter, Konsep Dasar Ketenagakerjaan, Konsep Dasar Pengangguran,

4. Menganalisis Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi.

Uraian Materi Konsep Dasar Ekonomi Makro - PPPK Ekonomi 2

1. Pendapatan Nasional

A. Konsep Dasar Pendapatan Nasional

Manakala kita ingin menilai bagaimana keadaan ekonomi seseorang, maka yang pertama sekali kita akan melihat pendapatannya. Seseorang yang perpendapatannya tinggi dapat menyediakan kebutuhan hidup dan kemewahan dengan lebih mudah. Seseorang yang pendapatannya lebih tinggi, menikmati standar hidup yang juga tinggi, tempat tinggal dan perawatan kesehatan yang lebih baik, mobil yang lebih mahal, liburan yang lebih mewah dan sebagainya. Logika yang sama berlaku untuk untuk perekonomian suatu negara. Ketika menilai dan memotret apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk yang dilihat adalah total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Inilah tugas dari Produk domestic bruto (PDB). (Mankiw, 2006).

PDB mengukur dua hal, pada saat bersamaan total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. PDB ini dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan pengeluaran adalah karena kedua hal ini benar-benar sama persis. Untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan pasti sama dengan pengeluaran. Hal ini terjadi karena setiap transaksi melibatkan dua pihak: pembeli dan penjual.

Besarnya pendapatan nasional suatu negara merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran negara. Pendapatan nasional juga dapat digunakan sebagai pembanding tingkat perekonomian dengan negara lain. Apakah yang dimaksud pendapatan nasional?. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Pendapatan nasional menunjuk kepada seperangkat aturan dan teknik untuk mengukur aliran seluruh output barang dan jasa yang dihasilkan dan aliran seluruh input yang digunakan oleh seluruh perekonomian untuk menghasilkan output barang dan jasa tersebut. Dengan kata lain perhitungan pendapatan nasional adalah merupakan suatu kerangka perhitungan yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi atau berlangsung didalam perekonomian yang terjadi atau berlangsung didalam perekonomian. (Mankiw, 2006).

Sebagai gambaran keterkaitan antar sektor ekonomi dalam proses produksi kita ambil contoh perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, seperti bagan sebagai berikut:

Gambar 2. Siklus Perekonomian Dua Sektor Sumber:https://3.bp.blogspot.com/OO4XM1n0EVk/Vt0_6GxXVaI/AAAAAAAAAKo/h3ZUWH  03hoA/s1600/2s.jpg

Dari  gambar 2 di atas  terdapat beberapa aliran/arus yaitu:  1) arus produksi, 2) arus pendapatan dan 3) arus pengeluaran. Jika kegiatan perekonomian untuk seluruh negara maka ukuran tersebut menjadi ukuran nasional (makro). Dengan demikian pendapatan nasional dapat ditinjau dari tiga pendekatan tersebut yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pengeluaran Perhitungan pendapatan nasional  suatu  negara  memiliki  tujuan yang sangat  utama  yang bermanfaat antara lain:

1. Menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu

Dari sini kita dapat membandingkan peranan suatu pemimpin atau penggerak ekonomi bangsa, juga untuk mengetahui kelemahan atau kesalahan yang pernah terjadi dari segi ekonomi untuk dikoreksi di masa selanjutnya. Menilai prestasi ekonomi suatu bangsa Pendapatan nasional menjadi tolak ukur kesuksesan dan kemakmuran suatu bangsa. Yang menjadi penghargaan ketika pendapatan nasional suatu negara itu tinggi.

2. Membandingkan perekonomian dengan negara lain

Di samping mencari celah untuk meningkatkan perekonomian negara sendiri, membandingkan perekonomian dengan negara lain juga merupakan suatu kebanggaan tersendiri ketika perekonomian di negara sendiri mempunyai peringkat yang lebih tinggi.

3. Menerangkan struktur perekonomian negara

Jenis-jenis pendapatan nasional dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui dimana kelemahan perekonomian yang perlu di evaluasi. Hal ini juga dapat menyatakan persentase pendapatan nasional berdasarkan jenis pendapatan (income) maupun produksi (product)

4. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Pentingnya melakukan evaluasi terhadap perekonomian negara agar perekonomian mengalami peningkatan setiap tahunnya.

5. Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah

Pentingnya elemen-elemen yang melakukan pergerakan dari bawah, untuk menyadarkan pemerintah seberapa pentingnya perekonomian suatu negara. Masyarakat dapat beropini, memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas perekonomian.

Beberapa konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional yaitu:

1. Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik  bruto  (PDB)  diartikan  sebagai  seluruh  jumlah produksi yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara pada periode

tertentu, biasanya 1 tahun. Termasuk jasa dari perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut juga dijumlahkan. Perhitungan pendapatan nasional yang menghasilkan besarnya Produk Domestik Bruto adalah menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan konsep “kewilayahan” yaitu menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut, baik kegiatan produksi oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing.

Dalam suatu perekonomian baik negara-negara maju maupun negara berkembang, barang dan jasa diproduksikan bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain. Selalu didapati produksi nasional diciptakan oleh oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri. Perusahaan multinasional beroperasi diberbagai negara dan membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Perusahaan multinasional tersebuat menyediakan modal, teknologi dan tenaga ahli kepada negara dimana perusahaan itu beroperasi. Operasinya membantu menambah barang dan jasa yang diproduksikan di dalam nagara, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan serta sering sekali juga membantu menambah ekspor. Operasi mereka merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi sesuatu negara dan nilai produksi yang disumbangkannya perlu dihitung dalam pendapatan nasional.

Dengan demikian PDB adalah nilai barang dan jasa dalam satu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik negara yang bersangkutan dan negara asing. Dengan demikian peserta PPG dapat memahami bahwa PDB dapat dirumuskan sebagai berikut:

2. Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB)

GNP merupakan jumlah dari seluruh nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang dihasilkan dalam setahun. Dalam jumlah barang akhir itu termasuk barang konsumsi maupun barang  modal. GNP merupakan konsep yang mempunyai arrti yang bersamaan dengan PDB/GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda.

Dalam meghitung pendapatan nasional bruto nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Oleh karena faktor- faktor produksi yang dimiliki warga negara sesuatu negara terdapat di negara itu sendiri maupun di luar negeri, maka nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri juga dihitung di dalam Produk Nasional Bruto. Tetapi sebaliknya, dalam Produk Nasional Bruto tidak dihitung produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik penduduk atau perusahaan negara lain yang digunakan di negara tersebut. (Sukirno, 2007).

Ini berarti secara konseptual, pendapatan warga negara Malaysia yang bekerja di Indonesia dan keuntungan perusahaan multinasional Singapura yang beroperasi di Indonesia tidak termasuk dalam Produk Nasional Bruto Indonesia. Dengan memperhatikan perbedaan diantara arti PDB dan PNB dapatlah dirumuskan sifat hubungan diantara Produk Donmestik Bruto dan Produk Nasional Bruto yang dinyatakan dalam persamaan berikut:

Dimana Pendapatna dari luar negeri PFN dari luar negeri adalah pendapatan faktor-faktor produksi yang diterima dari luar negeri dengan pendapatan faktor faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri.

GNP merupakan perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan  konsep  “kewarganegaraan”,  yaitu  dengan  menghitung

besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri, baik di dalam negeri sendiri maupun di luar negeri. Dengan memperhatikan persamaan tersebut, apabila GDP lebih besar dari pada GNP, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari faktor produksi di dalam negeri yang berasal dari luar negeri lebih besar dibandingkan dengan pendapatan dari faktor produksi dalam negeri yang ada di luar negeri. Keadaan semacam ini biasanya sering ditemui di negera sedang berkembang. Net National Product (NNP)

NNP adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun.Cara untuk menghitung NNP adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal.

3. Net National Income (NNI)

NNI adalah produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung.Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, dan cukai. NNI dapat dirumuskan sebagai berikut :

4. Personal Income (PI)

PI adalah jumlah penerimaan yang diperoleh setiap orang dalam masyarakat. Balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi tidak seluruhnya merupakan pendapatan perseorangan, karena masih ada sebagian laba yang ditahan sebagai simpanan intern, pajak perseorangan, dan iuran untuk jaminan sosial. Di samping itu terdapat penerimaan yang tidak  merupakan  balas  jasa  dalam  proses  produksi,  tetapi  merupakan

bantuan/subsidi dari pemerintah bagi para bekas pejuang, dana sosial yang disediakan oleh pemerintah yang disebut dengan transfer payment.

5. Transfer payment

Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi tahun ini, melainkan sebagai balas jasa untuk tahun-tahun sebelumnya atau pembayaran kepada seseorang yang sebenarnya berasal dari pendapatan orang lain. Contohnya pembayaran dana pensiun, tunjangan veteran, dan tunjangan sosial bagi para pengangguran. Pendapatan ini dirumuskan sebagai berikut. (Kardoyo dan Nurkhin, 2017).

6. Disposable Income

Disposable Income adalah pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung.Besarnya pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung (misal pajak penghasilan). Pendapatan ini dirumuskan sebagai berikut :

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu (regional) selama satu tahun tertentu. Dalam perhitungan PDRB termasuk juga produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut.Berikut ini langkah perhitungan sehingga diperoleh pendapatan perkapita:

Tabel 3. Langkah Perhitungan Pendapatan Perkapita

Gross Domestic Product (GDP)

ditambah (+) dikurangi (-)

dikurangi (-) = pendapatan faktor produksi domestik yang ada di luar negeri

= Pembayaran faktor produksi luar negeri yang ada didalam negeri

= Gross National Product (GNP)

= Penyusutan/Depresiasi + Barang pengganti modal

= Net National Product (NNP)

dikurangi (-) = Pajak tidak langsung

ditambah (+) = Subsidi

= Net National Income (NNI)

dikurangi (-) = Laba ditahan

dikurangi (-) = Iuran asuransi

dikurangi (-) = Iuran jaminan social

dikurangi (-) = Pajak Perorangan

ditambah (+) = Pembayaran transfer (Transfer Payment)

= Personal Income (PI)

dikurangi (-) = Pajak langsung

= Disposable Income (DI)

B. Komponen pendapatan nasional

Komponen utama pendapatan nasional dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan itu sendiri.Jika dilihat dari sisi pendekatan pendapatan yang digunakan, maka komponen pendapatan nasional terdiri dari:

a. sewa (rent) yang diterima pemilik sumber daya alam;

b. upah/gaji (wage) yang diterima tenaga kerja;

c. bunga (interest) yang diterima pemilik modal;

d. laba (profit) yang diterima pemilik skill/kewirausahaan.

Apabila dengan menggunakan pendekatan produksi maka pendapatan nasional memiliki komponen sebagai berikut: pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan;

a. pertambangan dan penggalian;

b. industri pengolahan;

c. listrik, gas dan air minum;

d. bangunan;

e. perdagangan, hotel dan restoran;

f. pengangkutan dan komunikasi;

g. bank dan lembaga keuangan lainnya;

h. sewa rumah;

i. pemerintah dan pertahanan;

j. jasa-jasa.

Sedangkan dilihat dari pendekatan pengeluaran, maka komponen pendapatan nasional terdiri dari:

a. konsumsi/consumption (C);

b. investasi/investment (I);

c. pengeluaran pemerintah/government expenditure (G);

d. selisih ekspor dengan impor/export - import (X - M)

a. Konsumsi

Konsumsi ini adalah konsumsi nasional yang berhubungan dengan laju pengeluaran dengan pendapatan nasional. Walaupun demikian, tambahan pengeluaran konsumsi tidak otomatsi menambah pendapatan. Sebab, tidak semua pendapatan digunakan untuk konsumsi. Sebagian lagi digunakan untuk tujuan menabung atau investasi. Dengan rumus sebagai berikut :

b. Tabungan

Sisa pendapatan yang tidak habis dikonsumsi merupakan tabungan. Jika pendapatan seseorang miningkat, semakin besar kemungkinan ia menabung. Besarnya tingkat pendapatan nasional akan mempengaruhi tingkat tabungan nasional, dan tabungan di bank dapat diberdayakan untuk investasi yang pada akhirnya dapat menunjang pendapatan nasional.

c. Invetasi

Investasi merupakan pengaktifan tabungan masyarakat dalam produksi. dalam rangka untuk memperoleh laba. Artinya adalah bahwa investasi  akan  tergantung  pada  tingkat  tabungan,  semakin  besar

tabungan masyarakat, semakin besar pula kemungkinan investasi. Semakin besar investasi, semakin banyak lapangan kerja dibuka, yang akhirnya memperbesar pendapatan nasional.

C. Pendapatan Nasional Harga berlaku dan Harga Tetap, Harga Pasar dan Faktor

Dalam perhitungan pendapatan nasional terdapat istilah pendapatan nasional harga berlaku dan harga tetap serta harga pasar dan faktor. Pendapatan nsional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa- jasa yang dihasilkan sesuatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Cara ini adalah cara yang selalu dilakukan dalam menghitung pendapatan nasional dari suatu periode ke periode lainnya. Secara mudah dapat dipradiksi bahwa jika dibandingkan data pendapatan nasional dalam berbagai tahun tersebut, nilainya akan berbeda-beda dan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pertambahan nilai tersebut dikarenakan dua faktor: yaitu; pertambahan fiskal barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dan kenaikan harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan sesuatu perekonomian diukur dari pertambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksikan. Untuk dapat menghitung kenaikan itu dari tahun ketahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga tetap atau pendapatan nasional riil.

Pendapatan nasional riil menjawab sebuah pertanyaan yang berlandaskan hipotesis apa yang menjadi nilai dari barang dan jasa yang diproduksi tahun ini jika kita menilai barang dan jasa ini dengan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu dimasa lampau  ?. Pendapatan nasional riil menunjukkan bagaimana produksi barang dan jasa keseluruhan dalam perekonomian berubah seiring berjalannya waktu dengan mengevaluasi paroduksi masa sekarang menggunakan harga-harga yang ditetapkan di masa lampau. Kesimpulannya adalah bahwa Pendapatan nasional nominal adalah pendapatan nasional dengan menggunakan harga saat ini untuk menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Sedangkan Pendapatan nasional riil menggunakan harga tahun pokok tetap untuk menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Karena Pendapatan riil tidak dipengaruhi perubahan harga, perubahan PDB riil hanya mencerminkan perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi Pendapatan nasional riil merupakan ukuran produksi barang dan jasa dalam perekonomian. (Sukirno, 2007).

Barang barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian dapat dinilai dengan dua cara, dengan menggunakan harga pasar dan dengan menggunakan harga faktor. Sesuatu barang dikatakan dinilai menurut harga pasar apabila penghitungkan nilai barang itu menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli.

D. Pendekatan perhitungan pendapatan nasional

Untuk memperoleh nilai pendapatan nasional disuatu negara, bisa dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Pendapatan (Income Approach).

Secara umum faktor-faktor produksi dibedakan menjadi tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian keusahawanan. Apabila faktor-faktor produksi digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa akan diperoleh berbagai jenis pendapatan yaitu dari faktor produksi tanah dan harta tetap lainnya jika disewakan akan memperoleh sewa. Tenaga kerja yang bekerja akan memperoleh gaki dan upah. Dari faktor produksi modal akan diperoleh jasa dari modal tersebut serta keahlian keusahawanan memperoleh keuntungan. Dengan mejumlahkan pendapatan-pendapatan tersebut akan diperoleh suatu nilai pendapatan nasional.

Pendekatan pendapatan meliputi penjumlahan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor- faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Dalam pendekatan ini, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada perusahaan.

Tabel 4. Faktor-faktor Produksi

Faktor Produksi Balas Jasa Simbol

Tanah Sewa r (rent)

Tenaga Kerja Upah/Gaji w (wages)

Modal Bunga i (interest)

Skill Laba p (profit)

Besarnya  pendapatan  nasional  berdasarkan  pendekatan  pendapatan dirumuskan :

Y = r + w + i + p

Perhitungan pendapatan nasional dengan  menggunakan pendekatan pendapatan  ini  belum  diterapkan  di

Indonesia.   Salah satu  negara yang menggunakan pendekatan pendapatan ini adalah Amerika Serikat.

Dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ini salah satu istilah yang perlu dijelaskan adalah adalah bunga neto. Bunga neto adalah jumlah bunga yang dibayar dalam perekonomian dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan bunga atas pinjaman pemerintah dan bungan atas pinjaman konsumen. Kedua jenis bunga tersebut adalah bungan keatas pinjaman yang digunakan bukan untuk membiayai kegiatan yang produktif, dan oleh sebab itu tidak termasuk dalam pendapatan nasional (yang meliputi pendapatan faktor- faktor  produksi  yang  digunakan  untuk menghasilkan  barang  dan jasa dalam perekonomian). Meminjam uang untuk membeli mobil misalnya adalah pinjaman yang bukan membiayai kegiatan produktif.

2. Pendekatan Produksi (Production Approach)

Perhitungan  pendapatan  nasional  dengan pendekatan produksi meliputi penjumlahan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri,  agraris,  ekstraktif,  jasa  dan  niaga  selama  satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah (value added) dari semua sektor ekonomi selama satu periode tertentu (biasanya dalam satu tahun). Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi (nilai output) dan nilai biaya (nilai input), yang berupa bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi.

Perhatikan contoh sederhana perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai tambah sebagai berikut. Untuk memproduksi pakaian harus diproduksi terlebih dahulu kain, benang dan kapas. Jika kita menjumlahkan nilai akhir produksi setiap komponen, maka akan terjadi penghitungan ganda (double accounting). Mengapa? Hal ini disebabkan karena dalam nilai akhir pakaian sudah terkandung nilai kain, dalam nilai akhir kain sudah terkandung nilai akhir benang dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh nilai total produk yang dihasilkan suatu negara harus dilihat dari nilai tambahnya.

Dengan demikian pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

NTB = Nilai tambah dari setiap sektor ekonomi

3.  Pendekatan Pengeluaran (Exspenditure Approach)

Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang (a) sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati dan (b) memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Data pendapatan nasional dan komponen-komponen data yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah- masalah ekonomi yang dihadapi.

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran meliputi perhitungan jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi, yaitu : Rumah tangga (Consumption=C), Pemerintah (Government=G), Investasi (Investment=I) dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X-M)

Empat sektor rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung pengeluaran sebagai berikut:

Y = C + I + G + (X-M)

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah X = Ekspor

M = Impor

Selanjutnya Sukirno (2007) menjelaskan masing-masing komponen dalam menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran :

4. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam satu tahun tertentu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga atau dalam analisis makroekonomi lebih lazim disebut sebagai konsumsi rumah tangga (C). Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, membiayai  jasa  pengangkutan,  membayar pendidikan anak, membayar sewa rumah dan membeli kenderaan. Barang-barang tersebut dibeli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya dan perbelanjaan tersebut dinamakan konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan memiliki dan menggunakan barang tersebut.

Tidak semua transaksi yang dilakukan oleh rumah tangga digolongkan sebagai konsumsi rumah tangga. Kegiatan rumah tangga untuk membeli rumah digolongkan sebagai investasi. Seterusnya, sebagian pengeluaran mereka seperti membayar asuransi dan mengirim uang kepada orang tua atau anak yang sedang bersekolah tidak digolongkan sebagai konsumsi karena ia tidak merupakan pengeluaran terhdap barang atau jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Oleh karena itu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga harus dianalisis penggunaannya dalam menentukan apakah termasuk konsumsi atau tidak.

5. Pengeluaran Pemerintah.

Berbeda dengan rumah tangga, yang membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah membeli barang terutama untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengleuaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pembayaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pembelanjaan untuk mengembangkan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Pembelian pemerintah ke atas barang dan jasa dapat digolongkan kepada dua golongan yang utama: Konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Yang termasuk dalam golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsikan, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis dan kertas untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi.

6. Pembentukan Modal Tetap Sektor Swasta.

Pembentukan modal  tetap  sektor swasta  atau  lebih  sering dinyatakan sebagai investasi, pada  hakikatnya  berarti  pengeluaran untuk  membeli  barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Membangun gudang perkantoran, mendirikan bangunan industri, membeli alat- alat memproduksi adalah beberapa bentuk pengeluaran yang tergolong sebagai  investasi. Pengeluaran  untuk investasi  ini dilakukan bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk digunakan dalam kegiatan memproduksi di waktu akan datang.

Dalam pengumpulan data mengenai investasi, pengeluaran tersebut dibedakan kepada tiga jenis perbelanjaan berikut:

a. Pengeluaran ke atas barang modal dan peralatan produksi

b. Perubahan-perubahan dalam nilai inventori pada akhir tahun

c. Pengeluaran-pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal.

7. Ekspor Neto

Nilai ekspor yang dilakukan suatu negara dalam satu tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama dinamakan ekspor neto. Ekspor suatu negara, seluruh atau sebagian dari nilainya, merupakan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Oleh sebab itu nilainya harus dihitung ke dalam pendapatan nasional. Barang impor merupakan produksi dari negara lain; oleh sebab itu sebenarnya tidak perlu dihitung ke dalam pendapatan nasional. Dalam  praktek  penghitungan pendapatan nasional tidak dapat dielakkan keadaan di mana nilai barang impor termasuk dalam penghitungan..Dengan perkatan lain yang perlu dihitung ke dalam pendapatan nasional hanyalah ekspor neto, yaitu ekspor setelah dikurangi dengan impor.

Angka yang diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menunjukkan besarnya Produksi Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) masyarakat dalam perekonomian tersebut.

E. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan  perkapita  adalah  hasil  bagi  pendapatan  nasional  dan  jumlah penduduk suatu negara, jika ditulis dalam notasi sebagai berikut:

Pendapatan per kapita merupakan ukuran internasional yang biasanya dipakai untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu negara.

2. APBN, APBD dan Pajak

A. Konsep Dasar APBN

APBN adalah undang-undang, sehingga merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, sesuai pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan  APBN,  adalah    rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. APBN memuat daftar terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 januari – 31 desember). APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-undang.

1. Fungsi dan Tujuan APBN

APBN digunakan sebagai alat mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian. Penyusunan APBN memiliki tujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

a. Fungsi APBN

Didalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 pasal 3 dikemukakan tentang fungsi APBN, sebagai berikut.

1. Fungsi Otorisasi.

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perancanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelengaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi Pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya agar lebih efisien.

5. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara

harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi distribusi ini berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat. Peran penting kebijakan fiskal dalam redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah antara lain adalah penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

6. Fungsi stabilitasi

Fungsi stabilitasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. (BSE Ekonomi)

b. Tujuan APBN

Setiap tahun pemerintah menyusun APBN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penyusunan APBN pada akhirnya adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Secara umum tujuan penyusunan APBN adalah sebagai berikut.

1) Memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran

2) Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan dan peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

3) Memungkinan pemerintah memenuhi prioritas belanja

4) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasapublik melalui proses pemrioritasan

2. Format APBN

Sejak APBN tahun 2000, Indonesia mulai menggunakan format I-account untuk menggantikan format sebelumnya, yaitu T-account. Pada format T- account, pencantuman untuk penerimaan berada di sebelah kiri dan belanja di sebelah kanan serta menggunakan prinsip anggaran berimbang dan dinamis.

Sedangkan pada format I-account, pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat terlihat besaran surplus/ defisit yang didapat dari besaran pendapatan negara dikurangi besaran belanja negara. Lebih jauh lagi, jika terdapat defisit maka besaran pembiayaan untuk menutupinya pun dapat dilihat dalam format I-account.

a. Sumber-sumber Penerimaan Negara

Penerimaan negara adalah semua pendapatan negara yang berasal dari penerimaan dalam negeri serta penerimaan hibah dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan.

1) Penerimaan dalam negeri, terdiri atas :

1. Penerimaan perpajakan, yang meliputi :

a. Pajak dalam negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai  (PPN),  Pajak  Bumi dan Bangunan  (PBB),  BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya.

b. Pajak perdagangan internasional, terdiri atas bea masuk dan bea keluar

2. Penerimaan negara bukan pajak meliputi :

a. Bagian laba BUMN

b. Penerimaan sumber daya alam, seperti migas dan nonmigas

c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya

d. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

2) Hibah

Hibah merupakan pemberian dana secara sukarela yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri

b. Jenis-jenis Pengeluaran Negara

Pembelanjaan negara terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri dan utang luar negeri, pembayaran subsidi dan pengeluaran rutin lainnya.

Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai  proyek-proyek  pembangunan   yang   dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan daerah. Belanja pemerintah pusat adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai pengeluaran pembangunan.

Jika ditinjau menurut sifatnya, belanja atau pengeluaran tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Belanja yang bersifat ekskausif, yaitu belanja untuk membeli barang atau jasa yang langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain. Misalnya, penyediaan vaksin untuk imunisasi (langsung dikonsumsi), pembelian pesawat atau kapal terbang (dapat menghasilkan pendapatan untuk memperoleh barang lain).

b. Belanja yang bersifat transfer, yaitu belanja untuk  kegiatan- kegiatan sosial yang tidak produktif. Misalnya sumbangan untuk korban bencana alam, subsidi, bea siswa dan lain-lain.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Fungsi dan Tujuan APBD

a. Fungsi APBD

APBD yang disusun oleh setiap daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi otorisasi

Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja untuk masa satu tahun. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

2) Fungsi perencanaan

Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi pengawasan

Mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

4) Fungsi alokasi

Mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.

5) Fungsi distribusi

Memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.

6) Fungsi stabilitasi

Memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

b. Tujuan APBD

Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran daerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini rincian tujuan penyusunan APBD.

1) Untuk memberikan arahan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya

2) Untuk melihat dan mengevaluasi   kinerja pemerintah dalam

upaya menyejahterahkan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja

3) Sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah

4) Sebagai  bentuk pertanggungjawaban  pemerintah   dalam menggunakan pendapatan dari masyarakat yang dipungut melalui pajak

c. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Sumber-sumber PAD adalah sebagai berikut.

a) Pajak daerah : Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

c) Lain-lain PAD yang sah

d) Dana Perimbangan : Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas : Dana Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

• Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

• Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

e) Lain-Lain Pendapatan : Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Lain- lain pendapatan terdiri dari hibah dan dana darurat.

2) Jenis-jenis Pengeluaran Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan. Belanja terdiri atas tiga macam pengeluaran, yaitu belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

C. Pajak

a. Pengertian Pajak

Satu sumber utama pendapatan negara yang paling besar adalah penarikan pajak. Jumlah yang sangat besar membuat pajak sebagai sumber dana yang terpenting bagi pemerintah. Tanpa menarik pajak, Negara kita akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan program pembangunan. Menurut Adriani yang dikutip oleh Sari (2013) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran unum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

b. Fungsi Pajak

Pajak memegang perana yang sangat penting bagi suatu negara, karena   pajak  merupakan   sumber  pendapatan   negara,  yang   dapat

digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

a) Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak- banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negerindikurangi pengeluaran rutin.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian- pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan- pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain dua fungsi diatas, pajak juga memilikifungsi lain, yaitu:

3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada

akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

5) Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. (Sari : 2013)

c. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Sari (2013), bahwa terdapat 4 Asas Pemungutan Pajak:

1) Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2) Asas Certainty (asas kepastian hukum)

Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

3) Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

4) Asas Efficiency/Economic of Collection (asas efisien atau asas ekonomis) Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah tata cara yang dipakai untuk mengumpulkan pajak dari para wajib pajak. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu Official  Assessment System,  Self Assessment System dan Withholding Tax System.

e. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Sari (2013) pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut:

1) Pajak Menurut Kewenangannya (Pihak yang memungut)

Pajak  berdasarkan  pihak  yang  memungut  dikelompokkan  dalam pajak negara dan pajak daerah.

2) Pajak Menurut Pembebanannya (Pihak yang menanggung)

Pajak berdasarkan pihak yang menaggung dikelompokkan dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung.

3) Pajak Menurut sifatnya

Pajak berdasarkan sifatnya di kelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

Mardiasmo (2011) didalam bukunya menjelaskan ada 4 macam tarif pajak,

yaitu:

1) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.

2) Tarif Proporsional

Tarif proporsional berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional  terhadap

3) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif Bea Meterai untuk  cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00

f. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Lubis, 2017:83). Tahun pajak dalam Undang-undang adalah tahun takwim, namun wajik pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Subjek  pajak  penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

g. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek aitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Subjek PBB merupakan orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak bumi dan bangunan didasarkan pada UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

h. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen).sedangkan tariff PPN sebesar 0% (nol persen) Pengenaan tariff 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah  diberi  wewenang  mengubah  tarif  pajak  diubah  menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi- tingginya 15% (lima belas persen). Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

i. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah( PPnBM)

PPn BM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPn Bm hanya dikenakan (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. Saat pengenaan pajak pada pertambahan nilai atas barang mewah, ada beberapa ketentuan yang diperhatikan. Rumus Perhitungan PPnBM

j. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau Disebut juga undang-undang bea materai. Undang-Undang ini berlaku sejak peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemeritah No. 24 Tahun 2000. Undang-Undang tentang Bea Meterai diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. UU 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai mencabut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai.

3. Indeks Harga, Inflasi, Pengangguran dan Kebijakan Ekonomi

A. Indeks Harga

Untuk menghitung besar laju inflasi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu besarnya Indeks Harga, yaitu perbandingan perubahan harga tahun    tertentu dengan tahun dasar. Indeks harga

merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan – perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga biasa digunakan untuk mengetahui ukuran perubahan variabel variabel ekonomi sebagai barometer keadaan perekonomian, memberi gambaran yang tepat mengenai kecenderungan perdagangan dan kemakmuran dan untuk mengetahui seberapa besar kenaikan harga barang terlebih dahulu dihitung angka indek harga. Menurut Mankiw, indeks harga adalah suatu ukuran keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh seorang konsumen guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara konseptual indeks berarti urutan data atau angka- angka. Angka Indeks Harga merupakan perbandingan harga-harga barang tertentu pada suatu periode tertentu dengan tahun dasar dalam bentuk prosentase (%)

Jenis Indeks Harga

Terdapat tiga macam indeks  harga, yaitu: Angka indeks harga (price relative), angka indeks kuantitas (quantity relative), dan angka indeks nilai (value relative).

Dalam perekonomian dikenal beberapa macam indeks harga, yaitu:

1) Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks harga yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen dihitung oleh Biro Pusat Statistik. Berdasarkan buku Statistik Indonesia yang diterbitkan Biro Pusat Statistik tahun 1998, barang dan jasa yang dihitung IHK-nya terdiri atas 249 sampai 353 jenis komoditi yang dihitung berdasarkan pada konsumsi, hasil survey biaya hidup di 44 kota besar di Indonesia.

2) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga yang terjadi pada bahan mentah dan barang jadi di pasar-pasar primer. Dengan demikian, harga yang diukur di IHPB merupakan harga produksi. IHPB memberikan informasi mengenai arah umum pergerakan harga. Bagi para pedagang besar, dengan  melihat  perkembangan  IHPB  mereka  bisa  memperkirakan keadaan harga di masa yang akan datang.

3) Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Petani, yaitu Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga yang diterima petani atas penjualan hasil produksi pertaniannya. Adapun indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga yang dibayar petani atas barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi maupun untuk produksi pertaniannya.

4) Indeks Harga Saham, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Dengan melihat perkembangan indeks harga saham, para pelaku pasar saham dapat membuat keputusan yang tepat dalam kegiatan jual beli saham

Langkah-langkah Penyusunan Indeks Harga

Ada beberapa langkah yang harus dipahami dalam penyusunan indeks harga, diantaranya: Menentukan tujuan, Menentukan cara pengambilan data,Memilih sumber data, Memilih tahun dasar (base year), Memilih metode penghitungan

Metode Perhitungan Indeks Harga

Terdapat dua cara dalam penghitungan indeks harga, yaitu metode tidak tertimbang dan metode tertimbang.

a. Indeks Harga Tidak Tertimbang Dengan Metode Agregatif Sederhana Angka indeks yang dimaksud dalam penghitungan indeks harga tidak tertimbang  meliputi  indeks  harga,  kuantitas,  dan nilai.  Penghitungan angka indeks dengan metode agregatif sederhana mempunyai kebaikan karena bersifat sederhana, sehingga mudah cara menghitungnya. Akan tetapi, metode ini mempunyai kelemahan yaitu apabila terjadi perubahan kuantitas satuan barang, maka angka indeksnya juga akan berubah.

b. Indeks Harga Tertimbang

1) Metode agregatif sederhanaMetode Laspeyres

Angka indeks Laspeyres adalah angka indeks yang ditimbang dengan

faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar (Qo)

2) Metode Paasche

Angka indeks Paasche adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun n (tahun yang dihitung angka indeksnya) atau Qn

B. Inflasi

Konsep yang berkaitan dengan inflasi .

1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah gejala-gejala kenaikan harga barang-barang yang sifatnya umum dan terus menerus. Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut selalu meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi- rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Dianggap inflasi jika terjadi proses kenaikan harga yang terus - menerus dan saling memengaruhi. Penggunaan inflasi digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang, yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga, dapat disebut inflasi. Ada tiga komponen untuk menentukan terjadinya inflasi yaitu: Kenaikan Harga, Bersifat umum, dan Berlangsung terus-menerus

2. Penyebab Timbulnya Inflasi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, akan tetapi secara garis besar timbulnya inflasi disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini.

a. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan

berproduksi (demand pull inflation), di mana terjadi inflasi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa.

b. Kenaikan biaya produksi (cost push inflation), di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi, sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan.

c. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, artinya terdapat penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga para produsen menaikkan harga barang.

d. Adanya pencetakan uang baru oleh pemerintah sehingga menambah jumlah uang beredar. Hal ini biasanya dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran.

e. Berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan, sehingga jumlahnya menjadi sedikit sedangkan permintaan akan barang tersebut banyak yang berakibat harga barang naik.

f. Adanya desakan dari golongan tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga akan mendorong peningkatan jumlah uang beredar dan kestabilan harga tidak terjamin.

g. Adanya fluktuasi dari sektor luar negeri (ekspor/impor), investasi, tabungan, penerimaan dan penerimaan negara.

1) Inflasi dari luar negeri (imported inflation), artinya inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri, sedangkan di luar negeri terjadi inflasi (kenaikan harga barang di luar negeri, sehingga barang- barang impor mengalami kenaikan harga

2) Inflasi dari dalam negeri (domestic inflation), artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah/terjadi defisit anggaran.

3. Penggolongan Inflasi

Keberadaan inflasi bisa ditinjau dari beberapa sisi, bisa dari sisi parah atau tidaknya, dari laju kecepatannya, dari sisi cakupan pengaruhnya, dari sisi penyebabnya yang sangat berkaitan erat dengan arus uang dan barang atau bisa juga dilihat dari sisi asalnya. Berikut jenis-jenis inflasi :

b. Tingkat keparahannya

Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibedakan menjadi empat yaitu pertama inflasi ringan dengan tingkat keparahan <10% setahun, kedua inflasi sedang dengan tingkat keparahan 10%-30%, ketiga Inflasi Berat dengan tingkat keparahan 30%-100% dan keempat inflasi sangat berat (Hiperinflation) dengan tingkat keparahan 100%.

Laju Kecepatannya

Dilihat  dari  laju kecepatannya,  inflasi  dibagi menjadi  tiga sebagai berikut :

1) Inflasi lunak (wild inflation), inflasi yang kecepatannya  kurang  dari 5% per tahun,

2) Inflasi cepat (galloping inflation), inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun.

3) Inflasi meroket (sky rocketing inflation) atau hiperinflasi, yaitu inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun.

c. Cakupan Pengaruh

Berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, inflasi dibagi menjadi 3 yaitu :

1). Inflasi tertutup (closed inflation), terjadi jika kenaikan harga secara umum hanya berkaitan dengan beberapa barang tertentu saja secara berkelanjutan.

2). Inflasi terbuka (open inflation) terjadi apabila kenaikan harga terjadi secara keseluruhan

3). Inflasi yang tak terkendali terjadi apabila serangan inflasi demikian hebatnya dan setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot.

d. Penyebab Awal Terjadinya Inflasi

Pengolongan inflasi berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi. Pengolongan inflasi berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi di bagi

dua sebagai berikut :

1) Demand Pull Inflation : Inflasi yang disebabkan karena permintaan masyarakat akan berbagai  barang terlalu kuat.

2) Cost Push Inflation : Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi secara terus-menerus. Inflasi permintaan dan penawaran Inflasi ini disebabkan kenaikan permintaan disatu sisi dan penawaran disisi lain. Inflasi muncul karena pelaku permintaan dan penawaran yang tidak seimbang, artinya jika permintaan dan barang bertambah sementara penyediaan barang mengalami kekurangan.

e. Berdasarkan asal inflasi

Penggolongan  inflasi  berdasarkan  asal  inflasi  dibagi  dua  sebagai berikut :

1) Domectic inflation, yaitu Inflasi dari dalam negeri (domestic inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa ekonomi di dalam negeri. Contoh : gagal panen secara menyeluruh.

2) Imported inflation, yaitu Inflasi dari luar negeri (imported inflation) adalah inflasi yang disebabkan tingginya harga barang-barang yang dibeli dari luar negeri.

Contoh : harga bahan baku untuk produksi dalam negeri.

4. Penghitungan Inflasi

Inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa IHK merupakan nilai indeks yang mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Jika IHK saat ini (misalnya September) lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya (misalnya Agustus), maka dapat dikatakan terjadi kenaikan tingkat harga secara umum (inflasi). Jika terjadi sebaliknya, maka disebut terjadi penurunan tingkat harga umum disebut deflasi (Natsir: 2014).

5. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Nasional.

Lenaikan harga yang terus menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk tetapi juga pada kemakmuran individu dan masyarakat (Sukirno, 2008). Inflasi yang tinggi akan mengurangi gairah pelaku ekonomi untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Hal ini disebabkan manakala biaya terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Pemilik modal akan lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi dengan membeli aktiva tetap seperti tanah, rumah, bangunan dan lainnya. Hal  ini  akan mengakibatkan investasi disektor produktif akan berkurang yang mengakibatkan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun yang akhirnya berpengaruh terhadap pengangguran.

Inflasi juga menimbulkan efek yang negatif terhadap perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang barang produksi dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang dari luar negeri di pasar Internasional. Akibatnya ekspor akan menurun dan sebaliknya harga produk dalam negeri relativ lebih tinggi dari barang impor sehingga impor akan bertambah. Pada kondisi yang demikian maka akan terjadi gangguan terhadap aliran mata uang asing yang akhirnya akan mengganggu neraca pembayaran.

C. Kebijakan Fiskal

Saudara saudara peserta PPG Pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan dalam mengendalikan stabilitas perekonomian nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya mengatur kegiatan perekonomian nasional, pemerintah menggunakan berbagai perangkat kebijakan. Salah satu perangkat kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal, yang dikenal pula dengan kebijakan anggaran karena berkaitan dengan pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan stabilisasi dalam makro perekonomian merupakan tugas pemerintah dengan alasan, karena sistem ekonomi yang mengandalkan kebijakan

individu dalam perekonomian yang membebaskan sepenuhnya kepada masyarakat untuk melakukan tindakan ekonomi tidak akan pernah memperoleh “invisible hand”. Hal ini disebabkan individu hanya selalu berusaha memaksimalkan kebutuhannya secara individu. Oleh karena itu perlu kehadiran pemerintah yang berfungsi sebagai regulator melalaui Kebijakan Fiskal. (Putong, 2008). Mengingat betapa pentingnya kebijakan stabilitas ekonomi ini saudara peserta PPG harus menguasai konsep kebijakan fiskal ini.

1) Pengertian Kebijakan Fiskal.

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian kebijakan fiskal antara lain Sukirno (2007), kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam  sistem  pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah- masalah ekonomi yang dihadapi.

2) Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional, serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Secara terperinci Putong (2008) menjelaskan tujuan kebijakan fiskal sebagai berikut:

a. Mencegah Pengangguran dan Meningkatkan Kesempatan Kerja.

b. Stabilitas Harga.

c. Mengatur Laju Investasi.

d. Mendorong investasi sosial secara optimal.

e. Menanggulangi Inflasi.

f. Meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional.

g. Meningkatkan dan meredistribusikan Pendapatan Nasional.

3) Instrumen Kebijakan Fiskal

a. Pembiayaan Fungsional

Beberapa hal yang penting dari macam kebijakan ini diantaranya adalah:

1) Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk penerimaan pemerintah. Jadi apabila dalam perekonomian masih ada pengangguran maka pajak tidak diperlukan.

2) Apabila terjadi inflasi yang berlebihan maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat.

3) Apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang.

b. Pengelolaan Anggaran

Menurut kebijakan ini terpenting adalah :

4) Terdapat hubungan langsung antara belanja pemerintah dengan penerimaan pajak dengan penyesuaian anggaran untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi.

5) Dalam masa depresi dimana banyak pengangguran maka belanja pemerintah adalah merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk mengatasinya.

c. Stabilisasi Anggaran Otomatis

Dalam kebijakan ini yang diterapkan adalah: Dalam periode kesempatan kerja penuh (full employment) pajak akan diusahakan surplus

1) Apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi maka program pajak tidak diubah, akan tetapi konsekuensinya penerimaan pajak menurun, dan pengeluaran pemerintah semakin besar.

2) Karena pengeluaran pemerintah bertambah besar dalam masa kemunduran ekonomi maka terjadi defisit anggaran, dan ini akan mendorong sektor swasta terpacu untuk maju

3) Dalam masa inflasi terjadi kenaikan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak (pendapatan), anggaran belanja  surplus sementara tunjangan bagi penganggur tidak perlu terlalu banyak

d. Anggaran Belanja Seimbang

Dalam kebijakan ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah:

1) Menerapkan anggaran belanja defisit pada masa krisis ekonomi (depresi)

2) Menerapkan anggaran surplus pada masa inflasi. Akan tetapi dalam jangka panjang anggaran belanja diusahakan seimbang. (Putong, 2008)

4)  Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal

Dari sudut ekonomi makro maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kebijakan Fiskal Kontraktif.

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif (Expansionary Fiscal Policy)

Kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya kontraksional gap merupakan kebijakan fiscal ekspansif.. Konstraksional gap   adalah suatu   kondisi dimana   output  potensial

(Y) lebih tinggi dibandingkan dengan output actual. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) untuk meningkatkan output (Y), adapun mekanisme peningkatan pengeluaran pemerintah ataupun penurunan pajak (T) terhadap  output  adalah  sebagai  berikut,  pada  grafik  dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah naik atau pajak turun maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat ke atas sehingga pendapatan akan naik dari (Y1 ) menjadi (Yf). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan  menaikkan  tingkat  pajak  merupakan  kebijakan  fiscal  kontraktif.

Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. pada saat munculnya ekpansionary gap. Ekspansionary gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (Y ) lebih kecil dibandingkan dengan output Actual.

D. Kebijakan Moneter

Pengertian dan Fungsi Kebijakan Moneter

Pengertian kebijakan moneter banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Nopirin (1992) yang menyatakan kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari defenisi yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi moneter adalah langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (di Indonesia Bank sentral adalah Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (mengubah) jumlah penawaran uang dalam perekonomian melalui pendekatan suku bunga yang bertujuan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat, ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, tingkat pengangguran yang rendah, dan keseimbangan neraca pembayaran.

Menurut Sethi dalam Putong (2013), kebijakan moneter berfungsi untuk:

1. Mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai

2. Meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang

3. Menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya, serta mengarahkan penyaluran kredit kepada yang layak menerimanya seperti UKM

4. Pendirian, pelaksanaan dan perluasan lembaga keuangan

5. Manajemen hutang

Jenis Kebijakan Moneter

Untuk mengendalikan stabilitas ekonomi di suatu negara maka pemerintah melalui Bank Sentral dapat melakukan dua cara yaitu dengan cara langsung atau tidak langsung. Kebijakan moneter yang dilakukan secara langsung oleh bank sentral dengan cara menentukan peredaran uang atau kredit perbankan, sedangkan kebijakan moneter tidak langsung dilakukan oleh Bank Sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit. Pengaturan jumlah uang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Kebijakan Moneter Ekspansif/Monetary Expansive Policy

Kebijakan Moneter Ekspansif/Monetary Expansive Policy atau dikenal

juga sebagai kebijakan uang longgar (easy money policy) yaitu suatu kebijakan yang dilaksanakan dengan cara menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dampak dari kebijakan ini adalah mengatasi inflasi, meningkatkan daya beli measyarakat dan mengurangi penganggguran.

Penerapan kebijakan Moneter Ekspansif ini terdiri dari:

1) Politik Diskonto (Menurunkan tingkat suku bunga pada bank umum)

2) Giro Wajib  Minimum/GWM (Menurunkan  giro wajib minimum pada bank umum)

3) Operasi  Pasar  Terbuka  (Open  Market  Operation/membeli  SBI  dan SBPU)

4) Politik Kredit Longgar (Pemberian Kredit Longgar)

b.  Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy)

Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) atau juga dikenal sebagai kebijakan uang ketat (tight money policy), yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi atau memperketat jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi inflasi. Kebijakan moneter kontraktif terdiri dari:

1) Politik  Diskonto (Menaikkan tingkat suku bunga pada bank umum)

2) Giro Wajib Minimum/ GWM (Menaikkan giro wajib minimum pada bank umum)

3) Operasi  Pasar  Terbuka (Open  Market  Operation/  menjual  SBI  dan SBPU)

Instrumen Kebijakan Moneter

Terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh bank sentral agar tujuan kebijakan moneter dapat dicapai. Secara umum kebijakan moneter dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif (Putong: 2013).

b.  Konsep Dasar Ketenagakerjaan

Pengertian ketenagakerjaan

Didalam UUD No 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam ketenagakerjaan, penduduk dengan segala potensi yang dimilikinya dikategorikan menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Di Indonesia, yang termasuk penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 hingga 65 tahun.

Klasifikasi tenaga kerja

a. Berdasarkan Kemampuan

1) Tenaga Kerja Terdidik

2) Tenaga Kerja Terlatih

3) Tenaga Kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

b. Berdasarkan Sifat

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat disebut dengan tenaga kerja. Tenaga kerja dibedakan atas dua jenis menurut sifatnya yaitu : tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani,

c. Berdasarkan Fungsi Pokok Dalam Perusahaan

Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi: Tenaga Kerja Langsung dan Tenaga Kerja Tak Langsung. Tenaga Kerja Langsung merupakan karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat ditelusuri secara langsung pada produk, dan yang upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. Tenaga kerja tak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak secara langsung dapat ditelusuri pada produk.

Angkatan kerja

Penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan merupakan angkatan kerja. Menurut ketentuan pemerintah indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun disebut angkatan kerja. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak akif dalam kegiatan ekonomi, seperti Ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa dan sebagainya tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk dapat disebut sebagai angkatan kerja, jika penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan atau sensus telah mempunyai suatu pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak  bekerja karena  suatu   sebab

Kesempatan kerja

Kesempatan Kerja (demand for labor) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk diisi oleh para pencari kerja. Atau dengan kata lain, kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Di Indonesia masalah kesempatan kerja ini dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.”. Dengan begitu jelas, pemerintah bertanggungjawab atas penciptaan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan agar melalui pekerjaannya setiap warga Negara dapat hidup layak.

Masalah ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia diantaranya adalah: Rendahnya kualitas tenaga kerja, Persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan Pengangguran

E. Konsep dasar Pengangguran

1. Pengertian pengangguran

(Putong: 2008) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja.

Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Sebagai contoh ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja  karena  ingin  mengurus  keluarganya tidak   tergolong sebagai penganggur. Seorang anak keluarga kaya yang tidak mau bekerja karena gajinya lebih rendah dari yang diinginkannya juga tidak tergolong sebagai penganggur.  Ibu rumah tangga dan anak orang kaya tersebut dinamakan pengangguran sukarela (Sukirno:2004)

Pengangguran akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi individu yang mengalaminya. Pengangguran juga akan berdampak negatif terhadap keadaan ekonomi, politik, dan sosial bagi negara yang mempunyai tingkat pengangguran tinggi. Pengangguran sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan di negara yang bersangkutan. Tidak hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu kerawanan sosial. Pengangguran juga menjadi masalah besar tidak hanya di negara berkembang tetapi juga negara-negara maju, namun demikian tingkat pengangguran di negara- negara berkembang pada umumnya lebih tinggi.

Menurut Sakernas (Survey  Keadaan Angkatan Kerja Nasional), pengangguran didefinisikan sebagai berikut:

a. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja;

b. Mereka yang mempersiapkan usaha yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang baru;

c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, disebut dengan penganggur putus asa; dan

d. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

2. Jenis Penggangguran

Penggangguran dapat digolongkan berdasarkan:

a. Berdasarkan Penyebabnya

1)   Penganguran Normal atau Friksional

Pengangguran friksional terjadi bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengganguran rendah sedangkan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya   pengusaha   susah   memperoleh   pekerja, maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai penggangguran normal.

2) Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh, adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi serta lebih banyak pekerja baru dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan karena kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Akibat kemerosotan permintaan pada akhirnya perusahaan akan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal. (Sukirno:2004)

3) Pengangguran Stuktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagaian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran struktural dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Misalnya, mesin produksi telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja. di pabrik pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. (Sukirno: 2004)

b. Berdasarkan cirinya

Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut:

1) Pengangguran terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2) Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian atau jasa. setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain: faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah padat karya atau padat modal)  dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

3)   Setengah menganggur

Di negara-negara berkembang migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian, terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu dan jam kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal. Mungkin mereka hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu,atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur.Dalam bahasa inggris jenis penganggurannya dinamakan underemployment.( Sukirno: 2004)

3. Penyebab Pengangguran

Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pengangguran adalah:

1) Menganggur karena ingin mencari kerja yang lebih baik

2) Pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja

3) Ketidaksesuaian di anatara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yan diperlukan industri-industri. (Sukirno:2004)

4. Dampak Pengangguran

Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Berikut ini dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial:

a. Menurunkan aktivitas perekonomian

b. Menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita

c. Meningkatkan biaya sosial

d. Menurunkan tingkat keterampilan

e. Menurunkan penerimaan negara

5. Cara mengatasi pengangguran

1) Cara mengatasi pengangguran struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan perubahan struktur ekonomi, misalnya dari ekonomi agraris berubah menjadi ekonomi industri. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah:

a) peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja,

b) segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan

c) mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan

c)   segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

2) Cara mengatasi pengangguran siklus/konjungtur

Penyebab awal terjadinya pengangguran siklus adalah kurangnya permintaan masyarakat (aggregat demand), sehingga untuk mengatasi jenis pengangguran ini, antara lain dengan cara:

a) Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa

b) Meningkatkan daya beli masyarakat

3) Cara mengatasi pengangguran Friksional

Pengangguran Friksional terjadi karena adanya pekerja yang ingin pindah mencari pekerjaan yang lebih baik dan cocok di perusahaan lain. Untuk mengatasi pengangguran ini bisa dilakukan dengan cara menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah, dan murah kepada pencari kerja. Misalnya, dengan menempelkan iklan- iklan lowongan kerja di tempat- tempat umum secara rutin. (Mulyani: 2014)

4) Cara mengatasi pengangguran teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi karena adanya mekanisasi (penggantian tenaga manusia dengan mesin), robotisasi, dan komputerisasi. Untuk mencegah dan mengatasi jenis pengangguran ini, kita harus selektif memilih teknologi dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan akan teknologi. Alangkah lebih baiknya, jika kita terus mengembangkan industri-industri yang padat karya (labour intensive). (Kardoyo & Nurkhin:2017)

5) Cara mengatasi pengangguran Musiman

Jenis pengangguran ini bisa diatasi, antara lain dengan cara:

a) Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain

b) Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

4. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi

Todaro (2004), menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan dalam intinya harus menampilkan perubahan yang menyeluruh yang meliputi  usaha penyelarasan  keseluruhan sistem sosial terhadap kebutuhan dasar dan keinginan yang berbeda bagi setiap individu dan kelompok sosial dalam sistem tersebut, berpindah dari suatu kondisi yang dianggap sebagai tidak menyenangkan kepada suatu kondisi atau situasi kehidupan yang dianggap lebih baik secara material maupun spritual.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah usaha dan proses untuk menaikkan dan mempertahankan kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu negara secara terus menerus dalam jangka panjang dengan tetap memperlihatkan tingkat pertumbuhan penduduk disertai adanya perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Dalam proses pembangunan ekonomi, pemerintah secara sadar dan terencana mengadakan perubahan-perubahan ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan dirancang sedemikian rupa sehingga menjamin penggunaan faktor-faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan penjelasan Todaro (2004) bahwa pembangunan pada semua masyarakat paling tidak harus mempunyai tiga sasaran tujuan yaitu :

a. Meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok hidup, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan;

b. Meningkatkan standar hidup, yang meliputi peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan sehingga selain secara materiil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menumbuhkan jati diri sebagai pribadi dan bangsa;

c. Memperluas pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dengan membebaskan diri dan bangsa dari sikap menghamba dan ketergantungan terhadap orang lain atau bangsa lain.

Lebih lanjut Todaro & Smith (2003) yang dikutip Arsyad menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), (2) meningkatnya rasa harga diri (selfesteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi sering kali didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Jadi, proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi, tetapi perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main), dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi. Berdasarkan pengertian tentang pembangunan ekonomi tersebut, diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar dapat digunakan untuk memperbandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui corak pembangunan setiap negara atau suatu wilayah. Indikatorindikator tersebut dapat bersifat fisikal, ekonomi, sosial, dan politik. Berikut ini dibahas beberapa indikator keberhasilan pembangunan  yaitu: (Arsyad: diakses 17 April 2018).

a. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita adalah indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara. Beberapa ekonom memandang bahwa pendapatan per kapita bukanlah indikator yang terbaik untuk menilai  kinerja pembangunan suatu negara, karena seperti telah disinggung di muka pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi juga harus disertai oleh perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang sebelumnya menjadi penghambat kemajuan-kemajuan ekonomi. Namun demikian, meskipun pendekatan pendapatan per kapita ini dianggap memiliki kelemahan yang cukup mendasar sebagai indikator keberhasilan pembangunan, pendekatan ini masih relevan dan sering digunakan serta mudah untuk dipahami. Dengan kata lain, pendapatan per kapita bukanlah sebuah indikator ukuran (proxy) yang buruk dari struktur ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Indikator sosial

Indikator sosial antara lain mencakup indikator tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani, per kapita, persentase anak-anak yang belajar di sekolah adasar dan menengah dan kejuruan, jumlah surat kabar, telepon dan radio, dan konsumsi energi per kapita. Menurut metode ini, tingkat kesejahteraan dari setiap negara ditentukan oleh beberapa indikator berdasarkan pada tingkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis barang tertentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh .

c. Indeks kualitas hidup (IKH)

Indeks kualitas hidup adalah indeks non ekonomi untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks kualitas hidup merupakan gabungan dari tiga indikator, yaitu : 1. Kematian bayi (jumlah kematian bayi yang berumur di bawah satu per 1000 yang lahir per tahun) 2. Angka harapan hidup mulai umur 1 tahun 3. Tingkat buta huruf.

d. Indeks campuran

1) Indikator Susenas Inti Pada tahun 1992, Biro Pusat Statistik (BPS) mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut Indikator Susenas Inti. Indikator Susenas Inti ini merupakan indikator "campuran" karena terdiri indikator sosial dan ekonomi

2) Indeks Pembangunan Manusia

UNDP mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (Human Development ndex). Nilai IPM ini diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil per kapita berdasarkan paritas daya beli. Faktor-faktor yang   mempengaruhi   pembangunan   ekonomi   :   Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi antara lain: Faktor ekonomi :

1) Barang-barang modal

Barang-barang modal ini meliputi berbagai jenis barang yang digunakan untuk memproduksi output (barang dan jasa). Meningkatnya hasil produksi barang dan jasa menandakan perekonomian mengalami pertumbuhan.

2) Teknologi

Kemajuan ekonomi di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat. Perubahan teknologi dianggap paling penting di dalam proses pembangunan ekonomi. Perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaruan atau teknik penelitian baru. Perubahan ini menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lain. Dengan menggunakan teknologi tinggi, proses produksi bisa berjalan lebih cepat, mampu memproduksi lebih banyak, lebih baik dan dengan harga lebih murah menggunakan teknologi tinggi, efisiensi dan efektivitas, proses produksi dapat tercapai.

3) Tenaga kerja

Tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan di negara- negara berkembang. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara menambah jumlah produksi dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

4) Sumber daya alam

Sumber daya alam dapat mempermudah usaha untuk membangun perekonomian  suatu   negara. Sumber daya  alam  yang tersedia yang dimanfaatkan  secara  optimal  akan  membantu  dalam  proses pertumbuhan ekonomi.

5)   Kewirausahaan (entrepreneurship)

Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk berani mengambil resiko dalam melakukan suatu usaha memperoleh keuntungan. Wirausahawan akan investasi yang menyebabkan semakin luasnya kesempatan kerja, meningkatkan output nasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan

Ciri-ciri umum  negara berkembang

Negara berkembang terdiri dari negara-negara yang tersebar di tiga benua yaitu; Asia, Afrika dan Amerika Latin. Negara tersebut terdiri dari bangsa, golongan etnik, kepercayaan dan keagamaan, kekayaan alam, kepadatan penduduk dan factor lain yang sangat berbeda. Namun terdapat persamaan penting yang mempengaruhi keadaan perekonomian negara- negara tersebut. Ciri-ciri umum negara tersebut adalah:

1) Tingkat kemakmuran relative rendah.

Banyak faktor yang mempengaruhi taraf kemakmuran masyarakat antara lain; keadaan perumahan yang mereka diami, ada tidaknya aliran listrik, fasilitas air bersih, infrastuktur, dan tingkat pendapatan yang mereka peroleh beberapa faktor penting yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat. Dari beberapa factor tersebut salah satu factor yang terpenting adalah pendapatan yang diperoleh masyarakatnya. Dengan demikian pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai alat pengukur secara umum terhadap taraf kemakmuran yang dicapai penduduk suatu negara.

Akibat dari pendapatan yang rendah tersebut, bagian yang cukup besar dari penduduk di negara berkembang akan menghadapi masalah: a. kekurangan gizi dan taraf kesehatan yang rendah, b. kemiskinan masih meluas, c. taraf pendidikan masih rendah.

2) Produktivitas pekerja sangat rendah.

Produktivitas adalah  tingkat produksi  yang dapat dihasilkan seorang pekerja pertahun. Jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di negara maju, tingkat produktivitas seorang pekerja di negara berkembang masih sangat rendah.

3) Tingkat pertambahan penduduk sangat tinggi.

Akibat dari pertambahan penduduk yang sangat tinggi ini maka menimbulkan efek sebagai berikut: a. Jumlah tanggungan dalam keluarga semakin meningkat. Hal ini menyebabkan beban setiap keluarga untuk membiayai tanggungannya semakin besar. Dengan demikian keluarga yang besar jumlah tanggungannya cenderung menghadapi masalah kemiskinan. b. Besarnya tanggungan tanpa pendapatan yang memadai membatasi kemampuan keluarga menyediakan dana untuk pendidikan anak-anaknya. Berarti kebanyakan anak- anak di negara berkembang tidak memperoleh pendidikan yang cukup. c. Pertumbuhan tenaga kerja sangat cepat dan seringkali tidak sebanding dengan tambahan kesempatan kerja.

4) Kegiatan ekonomi tetap terpusat di sector pertanian.

Kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sector pertanian maksudnya bahwa sebagian besar tenaga kerja berada di sector tersebut, dengan begitu bagian terbesar dari pendapatan nasional berasal dari kegiatan pertanian dan hasil pertanian merupakan produk ekspor yang utama. Disisi lain pendapatan perkapita di sector pertanian tidak banyak mengalami perubahan atau bahkan menurun. Kondisi inilah yang menyebabkan kemiskinan semakin bertambah. (Sukirno:2007)

Pertumbuhan ekonomi

1. Pengertian pertumbuhan ekonomi

Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Suatu negara kadang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kadang mengalami perumbuhan yang pesat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan dibidang ekonomi, misalnya bertambahnya sarana perekonomian seperti jalan, pasar, berdirinya pabrik-pabrik baru, peningkatannilai ekspor, perbaikan saluran irigasi sehingga mendukung peningkatan income masyarakat.

2. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Mengapa suatu ekonomi berkembang dengan cepat tetapi ekonomi lainnya tidak berkembang?. Banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain;

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya.

b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

c. Barang modal

d. Teknologi

3. Pengukuran pertumbuhan ekonomi

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDB. Nilai PDB yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB berdasarkan harga konstan (PDB riil), karena pengaruh perubahan harga atau inflasi telah dihilangkan. Pengukuran pertumbuhan ekonomi pada umumnya dilakukan dalam kurun waktu triwulanan dan tahunan. Cara menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Jika laju pertumbuhan ekonomi dihitung hanya utnuk satu periode dapat dihitung berdasarkan rumus:

Keterangan:

r     = Pertumbuhan ekonomi

t-1 = Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya t = Pertumbuhan ekonomi tahun ini

PDBt = PDB tahun ini

PDBt-1 = PDB tahun sebelumnya

2. Jika laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung pada periode yang lebih panjang (lebih dari satu tahun) harus menghitung tingkat pertumbuhan per tahun terlebih dahulu lalu kemudian  dirata-ratakan  dengan rumus Compounding factor:

tn = to (1 + r)

n – 1

r =  Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun

n =  Jumlah tahun (dihitung mulai dengan sampai dengan) tn =  Tahun terakhir periode

to =  Tahun awal periode

(1 + r) n – 1 =   Mencerminkan compounding factor

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi.

Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus dan John Stuart Mill. Menurut teori ini perumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tekhnologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh  pertumbuhan  penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang (law of diminishing returns) akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marjinal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marjinal. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai kondisi yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal, maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar adalah perkembangan langsung dari teori makro Keyness jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan oleh teori Keyness adalah  aspek yang menyangkut peranan investasi (I) dalam jangka panjang. Harrod – Domar melihat pengaruh investasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonom ini, pengeluaran investasi (l) tidak hanya mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat (Z), tetapi juga terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang ini, l menambah stok kapital. Jadi l = ΔK, dimana K adalah stok kapital dalam masyarakat. Ini berarti pula peningkatan kapasitas produksi masyarakat.

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Robert Solow dan Trevor Swan mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sering disebut model pertumbuhan neo-klasik. Model Solow- Swan memusatkan perhatiannya kepada bagaimana pertumbuhan penduduk, kapital, kemajuan tekhnologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ada 4 anggapan yang melandasi model neo-klasik :

a. Tenaga  kerja (L), tumbuh dengan laju tertentu, misalnya p per tahun

b. Adanya fungsi produksi Q=  F (K,L)  yang berlaku  bagi setiap periode.

c. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat.

d. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan S = I = ΔK

Teori Pertumbuhan Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dan pelakunya adalah para inovator. Menurut Schumpeter, yang lebih

menarik dan lebih penting adalah kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oeh para wiraswasta.

Inovasi mempunyai tiga pengaruh, yang pertama adalah diperkenalkannya teknologi baru, yang kedua, inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Yang ketiga, inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses imitasi.

Menurut Schumpeter ada lima (5) macam kegiatan yang termasuk sebagai inovasi, yaitu: Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada., Diperkenalkannya cara berproduksi baru, Pembukaan daerah-daerah pasar baru, Penemuan sumber-sumber bahan mentah baru, Perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi industri.

Rangkuman

1. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa.

2. Faktor-faktor yang bisa memengaruhi pendapatan yaitu pemintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, serta investasi.

3. Konsep-konsep pendapatan nasional adalah Gross Domestic Product, Gross National Product, Net National Product, Net National Income, Personal Income, Disposable Income dan Produk Domestik Regional Bruto.

4. Komponen pendapatan nasional bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu komponen utama dan komponen penunjang.

5. Komponen utama pendapatan nasional dapat dilihat dari sisi pendekatan pendekatan pendapatan , pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran. Unsur lain yang mendukung  komponen pendapatan nasional meliputi konsumsi, tabungan, dan investasi.

6. Secara matematis, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut :  Y=w+r+i+p

7. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi dapat dirumuskan sebagai berikut :  Y = NTB1+NTB2+NTB3+........NTBn

8. Komponen pembentuk pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran

dapat dicerminkan dalam rumus sebagai berikut :  Y=C+I+G+(X−M)

9. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional) dan jumlah penduduk.

10. Secara sistematis, rumus penghitungan pendapatan per kapita adalah sebagai berikut: Pendapatan per kapita = Pendapatan Domestik Bruto: Jumlah Penduduk

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

12. Tujuan APBN : a. Memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran, b. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan dan peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, c. Memungkinan pemerintah memenuhi prioritas belanja, c. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam meny-ediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan

13. Fungsi APBN : a. otorisasi, b. perencanaan, c. pengawasan, d. alokasi, e. distribusi, f. stabilitasi.

14. Sumber-sumber penerimaan negara :

a. Penerimaan dalam negeri, terdiri atas :

1. Penerimaan perpajakan, yang meliputi :

a) Pajak dalam negeri, terdiri atas  Pajak  Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya.

b) Pajak perdagangan internasional, terdiri atas bea masuk dan bea keluar

2. Penerimaan negara bukan pajak meliputi : Bagian laba BUMN, Penerimaan sumber daya alam, seperti migas dan nonmigas, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

b. Hibah

15. Jenis-jenis pengeluaran negara dibagi berdasarkan :

a. Jika dilihat menurut sifatnya, yaitu belanja bersifat eksausif dan belanja bersifat transfer

b. Jika dilihat menurut jenisnya, meliputi : belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan social, belanja  lain-lain  dan tambahan belanja pemerintah pusat

c. Jika dilihat menurut fungsinya : pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup

d. Jika dilihat menurut organisasinya : pengeluaran untuk berbagai proyek dari seratus kementrian/lembaga pemerintah.

e. Belanja daerah terdiri dari : Dana perimbangan dan Dana otonomi khusus dan penyesuaian

16. Mekanisme penyusunan APBN diawali dengan pengajuan RUU APBN beserta nota keuangannya yang dilakukan oleh presiden untuk di bahas dalam kelompok kerja yang menghasilkan RAPBN. Kemudian mengajukan RAPBN kepada DPR. Setelah dibahas dan disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut kemudian disahkan menjadi APBN melalui Undang-Undang. Bila RAPBN tidak disetujui DPR, pemerintah mengajukan pagu APBN tahun sebelumnya.

17. APBD adalah salah satu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

18. Fungsi APBD adalah :a. otorisasi, b. perencanaan, c. pengawasan, d. alokasi, e. distribusi, F. stabilitasi

19. Tujuan APBD adalah : a. Untuk memberikan arahan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya, b. Untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterahkan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja, c. Sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, d. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan dari masyarakat yang dipungut melalui pajak

20. Sumber-sumber penerimaan daerah adalah :

a. pendapatan asli daerah, meliputi : pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, lain-lain PAD yang sah

b. dana perimbangan, meliputi : dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

c. lain-lain pendapatan, meliputi : hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi

21. Jenis-jenis pengeluaran daerah terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan.

22. Belanja terdiri atas tiga macam pengeluaran, yaitu belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pembelanjaan yang  termasuk pengeluaran rutin, di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya. Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Adapun belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya.

23. Bagi hasil pendapatan ke daerah yang menjadi otoritas dilakukan melalui tiga hal, di antaranya bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota.

24. Pengeluaran pembiayaan, di antaranya untuk pembayaran pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan pemberian pinjaman jangka panjang. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah pada periode tahun tertentu yang menjadi beban daerah.

25. Mekanisme penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerinta daerah. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai dengan dokumen pendukung kepada DPRD. DPRD akan membahasnya untuk disetujui.

26. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan

jalan  mengubah  penerimaan  dan pengeluaran pemerintah untuk mengatasi masalah- masalah   ekonomi  yang  dihadapi  Negara.

27. Pada dasarnya, peran kebijakan fiskal berkesinambungan dengan tujuan kebijakan fiskal. Berikut peran dan tujuan kebijakan fiskal: a. Menurunkan Tingkat Inflasi, b. Meningkatkan Produk Domestik Bruto, c. Mengurangi Tingkat Pengangguran, d. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, e. Meningkatkan Laju Investasi, f. Meningkatkan stabilitas perekonomian di tengah ketidakstabilan internasional, g. Meningkatkan dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional

28. Kebijakan anggaran yang digunakan setiap negara berbeda satu sama lain tergantung pada keadaan perekonomian dan arah yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita mengenal ada empat macam anggaran, yaitu: anggaran berimbang, deficit, surplus, dan anggaran dinamis.

29. Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

30. Fungsi Pajak yaitu: Fungsi anggaran (budgetair), Fungsi mengatur (regulerend), Fungsi stabilitas, Fungsi pemerataan/Distribution

31. Asas   pemungutan   pajak:   Asas   Equality,   Asas   Certainty   ,   Asas

Convinience of Payment, Asas Efficiency

32. Sistem pemungutan pajak: Official Assessment System, Self Assessment System, Withholding System

33. Jenis – jenis pajak: Pajak Berdasarkan Pihak yang memungut yaitu pajak Negara dan daerah, Pajak berdasarkan pihak yang menanggung yaitu pajak langsung dan tidak langsung, Pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak subjektif dan objektif

34. Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan- perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga biasa digunakan untuk mengetahui ukuran perubahan variabel.

35. Dalam ekonomi terdapat tiga indeks harga yaitu; Indeks harga konsumen, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), Indeks Harga yang diterima dan dibayar petani dan indeks harga saham.

36. Angka indeks Laspeyres adalah angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar (Qo)

𝑰𝑰𝑰𝑰 = ∑(𝑃𝑃𝑃𝑃.𝑄𝑄𝑄𝑄) x 100%

∑(𝑃𝑃𝑄𝑄.𝑄𝑄𝑄𝑄)

37. Penyebab inflasi  secara umum adalah:

a. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi (demand pull inflation)

b. Kenaikan biaya produksi (cost push inflation),

c. Adanya pencetakan uang baru oleh pemerintah sehingga menambah jumlah uang beredar. Hal ini biasanya dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran.

d. Berkurangnya jumlah barang di pasaran,

e. Adanya desakan dari golongan tertentu untuk memperoleh kredit murah sehingga akan mendorong peningkatan jumlah uang beredar dan kestabilan harga tidak terjamin.\

f. Adanya fluktuasi dari sektor luar negeri (ekspor/impor), investasi, tabungan, penerimaan dan penerimaan negara.

38. Dampak  inflasi  terhadap  perekonomian  nasional  baik  positif maupun negatif adalah sebagai berikut:

a. Bila harga barang secara umum naik terus menerus maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal

b. Akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan sehingga banyak bank di rush.

c. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga dipasaran sehingga harga akan terus menerus naik.

d. Distribusi barang relatif tidak adil

e. Bila inflasi berkepanjangan maka produsen yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga masyarakat tidak mampu membeli

f. Jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata

g. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan diusahakan seefisien mungkin

h. Inflasi berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin tangguh

i. Tingkat pengangguran semakin menurun karena masyarakat tergerak untuk melakukan  kegiatan produksi  dengan cara mendirikan usaha.

39. Instrumen Kebijakan Fiskal

a. Pembiayaan Fungsional.

b. Pengelolaan Anggaran.

c. Stabilisasi Anggaran Otomatis

d. Anggaran Belanja Seimbang.

40. Instrumen Kebijakan Moneter Ekspansif/Monetary Expansive Policy:

a. Politik Diskonto (Menurunkan tingkat suku bunga pada bank umum)

b. Giro Wajib Minimum/GWM (Menurunkan giro wajib minimum pada bank umum)

c. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation/membeli SBI dan SBPU)

d. Politik Kredit Longgar (Pemberian Kredit Longgar)

41. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy)

a. Politik Diskonto (Menaikkan tingkat suku bunga pada bank umum)

b. Giro Wajib Minimum/ GWM (Menaikkan giro wajib minimum pada bank umum)

c. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation/ menjual SBI dan SBPU)

d. Politik Kredit Selektif (Pengetatan Pemberian Kredit)

42. Dampak pengangguran:

a. Menurunkan aktivitas perekonomian

b. Menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita

c. Meningkatkan baiaya sosial

d. Menurunkan tingkat keterampilan

e. Menurunkan penerimaan negara

43. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

44. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi: (1) Sumber daya alam atau tanah, (2) Sumber daya manusia, (3) Akumulasi modal,

(4) Organisasi, (5) Kemajuan teknologi, (6) Pembagian kerja dan skala produksi, (7) Luas pasar atau pangsa pasar, (8) Lembaga atau faktor sosial dan budaya, (9) Faktor politik dan administrative

45. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi: (1) Pertumbuhan Gross Natnal Product (GNP),

(2) Pendapatan perkapita, (3) Indikator social, (4) Indeks kualitas hidup)

46. Ciri-ciri umum negara berkembang: (1)  Tingkat kemakmuran relative rendah, (2) Produktivitas pekerja sangat rendah, (3) Tingkat pertambahan penduduk sangat tinggi, (4) Kegiatan ekonomi yang bersifat “dualistis”, (5) Kegiatan ekonomi tetap terpusat di sector pertanian

47. Ada 4 teori pertumbuhan ekonomi yaitu : (1)  Teori pertumbuhan  klasik,

(2) Teori Pertumbuhan Harrod-Domar, (3) Teori Pertumbuhan Neo- Klasik, (4) Teori Pertumbuhan Schumpeter.

Posting Komentar untuk "Konsep Dasar Ekonomi Makro - PPPK Ekonomi 2"